JAKARTA (Lentera) - Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam menuai sorotan tajam. Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) meminta pemerintah melakukan evaluasi total hingga menuntut pertanggungjawaban negara atas insiden tersebut.
"Kecelakaan ini menjadi catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional. Karena itu, PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional," ujar Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, dikutip pada Kamis (30/4/2026).
Gibran juga menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut.
"PUKIS mendorong adanya perombakan besar-besaran, termasuk mencopot pejabat-pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) demi kepentingan penyelidikan sekaligus akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik," katanya.
Dalam kesempatannya ini, Gibran juga mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk bekerja secara transparan dan akuntabel dalam menyelidiki penyebab kecelakaan kereta yang telah menelan belasan nyawa tersebut.
Lebih lanjut, menurutnya penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis-operasional, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan kesalahan atau kelalaian regulator, operator, serta pihak taksi hijau yang terlibat dalam kecelakaan ini.
Dari kejadian ini, PUKIS menyoroti lemahnya manajemen keselamatan dan kedaruratan dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional, ditengarai beberapa indikator.
Pertama, kecelakaan berawal dari insiden temperan KRL Commuter Line oleh mobil taksi listrik pada perlintasan di dekat Stasiun Bekasi Timur. Kejadian ini diduga mengakibatkan gangguan sistem sehingga terjadi insiden lain yang lebih fatal antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line lainnya yang kebetulan berada pada lintasan tersebut.
PUKIS menilai, dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam sekuens waktu yang berturut-turut menunjukkan kemungkinan adanya korelasi antara dua kejadian tersebut.
"Terjadi efek domino akibat sistem gagal melakukan pemutusan/pengendalian dampak (containment) sehingga satu kejadian awal lantas berujung pada kejadian lanjutan dengan dampak yang lebih luas," tuturnya.
Hal ini, menurut Gibran dapat disebabkan oleh faktor teknis (seperti masalah persinyalan), faktor non-teknis (misalnya kemungkinan human error), maupun kombinasi keduanya, yang kepastiannya menunggu kesimpulan resmi dari KNKT.
Pada menit-menit awal yang sangat krusial untuk penyelamatan, lokasi kejadian tidak langsung disterilkan oleh petugas, terlihat dari adanya kerumunan besar pada saat awal penanganan.
Khusus infrastruktur perkeretaapian di Jabodetabek, hal penting dan mendesak guna mencegah terulangnya kejadian serupa adalah pembangunan jalur kereta api dwiganda (double-double track) untuk memisahkan jalur KRL Commuter Line dengan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), modernisasi sistem persinyalan kereta api, dan penanganan perlintasan sebidang.
Editor: Santi
.jpg)
