MALANG (Lenteratoday) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) secara resmi menyalurkan bantuan pangan stunting kepada masyarakat di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
Dalam program yang diharapkan mampu untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menurunkan angka stunting secara bertahap tersebut, disalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam beku dan 10 butir telur untuk setiap penerima manfaat di Kelurahan Madyopuro.
“Alhamdulillah, hari ini kami menyalurkan bantuan sebanyak 1 kilogram ayam beku dan 10 butir telur. Program ini berasal dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat membantu Pemda dalam menurunkan angka stunting di masa mendatang,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, ditemui usai memberikan bantuan secara langsung di Balai Kelurahan Madyopuro, Selasa (16/5/2023).
Sutiaji menambahkan, bantuan pangan tersebut akan diberikan kepada penerima manfaat selama tiga bulan dengan frekuensi penyaluran setiap satu bulan sekali. Pihaknya juga berharap, bantuan dari Pemerintah pusat ini dapat memberikan dukungan sementara, sedangkan tanggung jawab penanganan stunting akan dilakukan oleh daerah.
“Ini diberikan selama 3 bulan, jadi setiap 1 bulan sekali dapat. Harapannya ini menjadi supporting saja nanti daerah yang akan mengawal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, orang nomor 1 di Pemkot Malang ini menyebutkan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan di lapangan, pihaknya telah menemukan berbagai permasalahan terkait stunting.
Beberapa masalah yang dihadapi antara lain, ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, anak-anak yang enggan makan nasi dan sayur, namun lebih banyak mengonsumsi makanan ringan. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kesehatan akan menugaskan nutrisionis untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.
“Nah (permasalahan) ini yang saya sampaikan kepada dinas kesehatan untuk ditugaskan nutrisionis itu keliling wilayah. Karena target stunting kita di tahun ini ya serendah mungkin. Insyaallah, kami optimis untuk zero stunting,” jelasnya.
Di sisi lain, Sutiaji juga menjelaskan, terdapat perbedaan data antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Provinsi, dan Pemda. Dikatakannya, meskipun BKKBN menggunakan metode sampling random dengan satu atau dua penderita stunting di setiap kelurahan sebagai sampel, data tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Kadang memang melihat antara data yang dipublish BKKBN dengan kita, dengan provinsi, kadang gak sama. Yang BKKBN itu pakainya adalah SSGI, sampling random, satu kelurahan diambil 1 atau 2. Nah di kami, kemarin masih angkanya agak tinggi yakni 18 persen kalau di Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tapi pas dicek di lapangan gak ada,” tukasnya.
Sebagai informasi, diketahui saat ini angka stunting Kota Malang telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, hingga mencapai 8,9 persen. Meskipun telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, Sutiaji mengharap agar angka stunting dapat semakin menurun hingga mencapai zero stunting. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
