SURABAYA (Lenteratoday) - Niatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melepas surat ijo masih terganjal keputusan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Surabaya segera mendapatkan kepastikan lahan yang mereka miliki.
“Niatannya Pemkot sudah jelas supaya surat ijo dilepaskan. Semua dokumen dan berkas juga sudah kami kirim ke Jakarta,” ujar kata Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, saat menemui massa yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) yang menggelar aksi di depan Balai Kota Surabaya, Senin (7/6/2021).
Dia menandaskan bahwa prinsipnya Pemkot Surabaya berupaya memperjuangkan warga Surabaya sekuat tenaga, bahkan keseriusan itu telah ditunjukkan dengan selalu hadir dalam rapat - rapat membahas surat ijo.
Armuji menjelaskan, segala macam bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat termasuk KPSIS telah disampaikan ke pemerintah pusat. Ia juga menegaskan bahwasanya surat ijo ini sendiri juga merupakan komitmen Eri-Armuji saat pertama memimpin kota Surabaya.
“Kami dari Pemkot Surabaya juga sudah berkoordinasi dengan DPD RI, La Nyalla terus sama beberapa menteri lain,” ujarnya.
Kendati demikian, lantaran penggodokan yang tidak bisa langsung, pihak Pemkot Surabaya juga masih menunggu keputusan dari pusat, terutama menyoal Raperda Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Surabaya yang menekan warga dengan biaya retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT).
Saat menemui massa aksi itu, Armuji juga mengingatkan supaya para pendemo tidak mengendorkan prokes seperti menjaga jarak. “Ayo semuanya jangan lupa jaga jarak. Demo boleh, lupa prokes jangan. Monggo semuanya menyampaikan satu per satu,” ungkap Armuji. (Ard)
.jpg)
