JEMBER (Lenteratoday)- Amburadulnya tatanan birokrasi Pemkab Jember juga berimbas pada tingkat di bawahnya yaitu kecamatan. Di Kecamatan Mumbulsari misalnya, terjadi dualisme pejabat.
Untuk mengatasi itu, para staf dan kepala desa setempat melakukan voting. Pemungutan suara dilakukan untuk memilih siapa yang akan menduduki posisi tersebut. Sebab ada dua pejabat yaitu camat definitif, Haidori dan camat hasil Plt yang baru saja ditunjuk Bupati Faida, Joko Soponyono.
Haidori akhirnya keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak mengalahkan Joko Soponyono. “Yang penting, masyarakat terlayani. Siapapun camatnya,” kata Joko, Rabu (13/1/2021).
Pengambilan suara dimaksudkan untuk membuktikan pihak mana yang bisa diterima oleh masyarakat yang diwakili oleh staf kecamatan dan para Kades. Haidori ternyata mendapat dukungan mutlak. Namun dia tidak ingin hal itu menjadi masalah besar.
Kekacauan birokrasi terjadi akibat kebijakan Bupati Jember Faida yang bulan ini melakukan pemecatan sepihak para pejabat dan menggabtinya dengan Plt. Jabatan yang diutak-atik mulai dari sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian hingga camat.
Banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang didemisionerkan, membuat Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim turut prihatin. Kata Halim, Bupati Jember Faida tidak punya itikad baik dan kebijaksanaan, serta ingin menghancurkan birokrasi Jember.
"Proses pengangkatan jabatan dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan mendemisionerkan sejumlah ASN merupakan bagian dari sikap yang sangat kontroversial. Terlebih lagi sampai mengundangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Jember tahun 2021," ujar Halim.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, akibatnya, terjadi banyak dualisme jabatan di struktur birokrasi Jember. "Birokrasi ini fenomena ini tidak lazim. Apalagi adanya penolakan dari ASN mengenai jabatan yang ada saat ini,"katanya.
Seharusnya, semua berdasarkan aturan dan tidak perlu mengundangkan SOTK 2021. "Mengingat saat ini pemeriksaan dari tim gabungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri dan malam ini tuntas," tandasnya. (mok)
.jpg)
