Sikapi Perubahan Desil dan Bantuan Tak Tepat Sasaran di Kota Kediri, Ini Langkah Mbak Wali

KEDIRI (Lentera) - Perubahan data desil dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial menjadi persoalan berbagai daerah, begitu juga di Kota Kediri.

Sejumlah warga yang dinilai masih layak menerima bantuan justru harus kehilangan hak setelah mengalami kenaikan desil, meski kondisi ekonomi mereka di lapangan belum banyak berubah. Persoalan ini pun mendapat perhatian Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.

Merespon hal tersebut, Wali Kota Kediri yang biasa disapa Mbak Wali menggelar rapat koordinasi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemerintah Kota Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Senin (31/8/2026). 

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti temuan perubahan desil, sekaligus memastikan persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

Mbak Wali menegaskan, bahwa perubahan desil yang tidak wajar, menjadi tantangan bersama yang harus segera ditindaklanjuti. 

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko membuat program dan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. 

“Beberapa hari terakhir kita dihadapkan dengan fenomena adanya perubahan desil yang tidak wajar. Ada masyarakat yang berdasarkan kondisi riil seharusnya masuk dalam desil satu, tetapi setelah dilakukan survei justru berubah menjadi desil enam. Dan ini tidak hanya terjadi di Kota Kediri, tetapi juga ditemukan di beberapa wilayah lainnya,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (1/9/2026).

Lebih lanjut, Mbak Wali menyampaikan, data desil tetap menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program pemerintah, tetapi kondisi riil harus menjadi pertimbangan. 

Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri melakukan verifikasi dan analisis untuk melengkapi pemutakhiran data, sehingga informasi yang digunakan dapat menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, asisten, staf ahli, kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat beserta Danramil dan Kapolsek, Lurah beserta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kota Kediri, Tim FKDM, TRC dan seluruh yang hadir.

Sebelumnya, Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial juga telah melakukan pendataan langsung terhadap masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Pendataan tersebut dilakukan oleh TRC dan Tagana, sebagai bahan pembanding sekaligus acuan Pemkot Kediri dalam melihat kondisi penerima bantuan. 

“Kemarin sebenarnya dari Dinsos sudah melakukan survei, jadi Pemerintah Kota Kediri punya data sendiri. Kita turun langsung melalui TRC dan Tagana untuk melihat kondisi warga, khususnya mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4. Kita ingin memastikan jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkannya,” terangnya.

Mbak Wali menambahkan, Pemerintah Kota Kediri akan mengadakan survei kembali. Tujuannya agar program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Tentunya proses pemutakhiran data perlu dukungan dari banyak pihak, karena jumlah masyarakat Kota Kediri ini kurang lebih 300 ribu orang. Apabila yang survei hanya dari Pemerintah Kota Kediri saja, tentu tidak bisa segera selesai. Sehingga saya berharap, baik FKDM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, dapat berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk bisa turun ke lapangan melakukan survei dan kita kawal bersama agar data yang kita miliki ini benar-benar valid,” tuturnya.

Mbak Wali menegaskan, ketepatan data menjadi hal penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. 

“Orang yang sudah mampu jangan mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang betul-betul membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Karena itu, mari kita bersama-sama memastikan data yang kita miliki sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga program pemerintah dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain ketepatan data, Wali Kota Kediri juga menekankan, pentingnya pemahaman hukum bagi setiap petugas yang bertugas di lapangan. Niat membantu masyarakat, menurutnya, harus berjalan bersama kewenangan yang benar, dasar hukum yang jelas, prosedur yang tepat, serta dokumentasi yang akuntabel.

“Kita niatnya membantu masyarakat, tetapi karena kurang memahami aturan langkah yang kita ambil justru menimbulkan risiko di kemudian hari. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan niat baik," tegasnya.

Wali Kota Kediri pun meminta, agar pola kerja di lapangan dilakukan secara sistematis, mulai dari menemukan persoalan hingga memastikan penyelesaiannya. 

“Ke depan, saya ingin pola kerja kita sederhana temukan, verifikasi, laporkan, koordinasikan, tindak lanjuti, kawal, selesaikan, kemudian evaluasi,” pungkasnya.

Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra