Pemkot Malang: Kelangkaan Sapi Lokal Bukan karena Ditahan Peternak, Sudah Impor 64 Ekor

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyebut kelangkaan sapi lokal saat ini bukan disebabkan peternak menahan sapi untuk dijual pada momentum tertentu, seperti menjelang Iduladha. Kondisi tersebut terjadi karena pasokan sapi lokal memang masih minim, sehingga pemerintah telah mendatangkan 64 ekor sapi hidup impor dari Australia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan mengatakan, keterbatasan sapi lokal lebih disebabkan proses pertumbuhan populasi ternak yang berlangsung secara bertahap.

"Tidak karena peternak yang menyimpan sapinya. Tetapi mungkin karena pertumbuhan sapinya juga bertahap. Dari anakan, ke umur yang lebih dewasa untuk bisa dipotong. Berproses," ujarnya, dikonfirmasi pada Jumat (21/8/2026).

Diketahui, pada momentum Iduladha, peternak biasanya cenderung menahan sapi hingga mendekati hari raya untuk mendapatkan waktu penjualan yang dianggap lebih menguntungkan.

Slamet menyebutkan, pemerintah Kota Malang melalui Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) hingga saat ini telah mendatangkan puluhan sapi hidup melalui perusahaan pengimpor sapi yang telah bekerja sama dengan Perumda Tunas. "Yang pertama itu 18 ekor, kedua 16 ekor, ketiga 16 ekor, keempat ini 14 ekor," katanya.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Dirut Perumda Tunas ini, langkah tersebut dilakukan untuk menambah pasokan sapi hidup sekaligus diharapkan dapat membantu menekan harga daging sapi di tingkat pasar. "Minimal harapan kami bisa menurunkan harga di tingkat pasar," katanya.

Slamet memastikan, impor sapi hidup masih akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Kota Malang merupakan salah satu dari 3 daerah yang memperoleh izin untuk melaksanakan impor sapi hidup dari Dinas Peternakan Provinsi, bersama Surabaya dan Sidoarjo.

Ia menegaskan izin tersebut bukan diberikan karena ketiga daerah sedang mengalami kelangkaan sapi hidup. Menurutnya, sejak awal Kota Malang, Surabaya, dan Sidoarjo memang termasuk daerah yang mendapatkan izin impor sapi hidup.

Lebih lanjut, Slamet menyebut kembali beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor yang ikut meningkatkan kebutuhan bahan pangan. Selain itu, aktivitas sekolah yang kembali berjalan serta kedatangan mahasiswa baru ke Kota Malang turut mendorong peningkatan kebutuhan pangan.

"Mau tidak mau kebutuhan akan bahan pangan, tidak hanya daging sapi saja, itu juga mengalami peningkatan," terangnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Malang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan pasokan dan harga komoditas pangan.

Slamet mengatakan TPID Kota Malang aktif mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap Senin secara daring. Rapat tersebut dipandu langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan menjadi salah satu forum untuk memantau perkembangan harga serta pasokan pangan di daerah. "Dari itu perkembangannya TPID langsung mengoordinasikan ke dinas-dinas terkait," pungkasnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi