MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal menggelontorkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk memperbaiki Jembatan Brawijaya di kawasan Pasar Splendid. Perbaikan jembatan tersebut segera dilakukan, dengan pengerjaan ditargetkan dimulai pada September 2026.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Kristian Bagus, mengatakan Jembatan Brawijaya menjadi salah satu infrastruktur yang masuk dalam prioritas penanganan pada 2026.
"Untuk prioritas Jembatan Brawijaya itu sekarang sudah dalam proses pengadaan. Kami merencanakan bulan September 2026 sudah dikerjakan dan bulan November sudah selesai," ujar Bagus, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, perbaikan Jembatan Brawijaya tidak mencakup pembongkaran dan pembangunan ulang seluruh struktur jembatan. Pekerjaan difokuskan untuk mengamankan bagian abutment atau struktur penyangga jembatan yang mengalami longsor.
Bagus memastikan, kerusakan tersebut hanya terjadi pada salah satu sisi abutment jembatan. Penanganan dilakukan untuk mengamankan struktur jembatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik. "Untuk pekerjaan tersebut, kami menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta," katanya.
Selain Jembatan Brawijaya, Bagus menyebut sejumlah jembatan lainnya juga menjadi prioritas penanganan pada 2026. Salah satunya Jembatan Sonokembang di Jalan Simpang Sulfat Utara, Kecamatan Blimbing yang pembangunannya telah selesai 100 persen pada Juli 2026.
Sementara itu, pihaknya juga melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah jembatan yang membutuhkan perawatan. Di antaranya jembatan gantung di Jalan Mt Haryono Gang 7, Jembatan Balak di Lowokdoro, serta jembatan di Jalan Sumpil yang menjadi akses menuju Jalan Piranha.
"Kemudian ada sejumlah pekerjaan pemeliharaan jembatan lainnya yang juga masih dalam proses pengerjaan," ungkap Bagus.
Di luar proyek yang ditangani melalui APBD Kota Malang, Dinas PUPR-PKP juga mengusulkan pembangunan kembali Jembatan Muharto Barat kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan usulan tersebut diajukan melalui APBN lantaran kebutuhan anggarannya diperkirakan cukup besar, yakni sekitar Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.
"Ini kami juga sedang mengusulkan untuk pembangunan perbaikan jembatan di Muharto. Kami usulkan melalui APBN, ke Kementerian PU. Karena biayanya cukup besar juga. Antara Rp30-50 miliar. Makanya kami ajukan ke pusat," kata Dandung.
Berbeda dengan Jembatan Brawijaya yang difokuskan pada pengamanan bagian abutment, usulan penanganan Jembatan Muharto Barat berupa pembangunan jembatan baru. Jembatan lama nantinya diusulkan untuk dibongkar sebelum dibangun kembali.
"Nanti itu dibangun. Yang lama dibongkar, usulan kami begitu. Kemudian dibangun baru," katanya.
Namun, Dandung belum dapat memastikan kapan pembangunan Jembatan Muharto Barat akan direalisasikan. Pemkot Malang masih menunggu respons dari Kementerian PU terkait usulan tersebut. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
Post a comment