MADIUN (Lentera) – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun hingga awal Juli 2026 baru mencapai 44,24 persen. Meski proyek pembangunan fisik belum berjalan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun optimistis penyerapan anggaran dapat mencapai 96–97 persen hingga akhir tahun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, mengatakan berdasarkan data per 1 Juli 2026, realisasi belanja APBD telah mencapai Rp850,8 miliar atau 44,24 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,924 triliun.
“Kalau diasumsikan mendekati 50 persen, capaian ini sudah relatif ideal karena penyerapan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Hadi, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih merealisasikan anggaran sesuai rencana. Namun, serapan belanja belum terdongkrak karena proyek-proyek konstruksi belum memasuki tahap pelaksanaan.
Menurut Hadi, keterlambatan tersebut terutama terjadi pada dinas teknis yang menangani pembangunan fisik. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi harga material bangunan akibat dinamika geopolitik global, sehingga memengaruhi proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
“Kondisi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Madiun, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah bahkan secara internasional,” ujarnya.
Hadi menegaskan, BPKAD tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat pelaksanaan proyek fisik di OPD teknis. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan.
“Mudah-mudahan setelah penyesuaian SSH, pelaksanaan proyek konstruksi bisa segera berjalan sehingga penyerapan anggaran meningkat,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Madiun tetap optimistis realisasi belanja akan meningkat signifikan pada semester kedua. Hadi menargetkan serapan APBD 2026 dapat mencapai 96 hingga 97 persen saat tutup buku anggaran.
“Masih ada enam bulan untuk mengejar target. Kami optimistis penyerapan bisa maksimal, meski tidak mungkin mencapai 100 persen karena selalu ada selisih pada akhir tahun,” pungkasnya. (*)
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
