JAKARTA (Lentera) - Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membantah kabar dua desa di Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara diklaim telah masuk wilayah Malaysia.
Tito menjelaskan, bahwa istilah yang benar adalah tanah dari desa tersebut masuk silayah Malaysia, bukan status desanya.
"Jadi isu kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia, bukan seperti itu. Yang ada adalah ada bagian tanah dari desa itu yang masuk Malaysia," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (29/6/2026) mengutip CNN Indonesia, Selasa (30/6/2026).
Meski begitu, dia menyebut, wilayah Malaysia yang masuk Indonesia juga jauh lebih banyak. Sehingga, urusan perbatasan antara kedua negara, Indonesia masih tetap diuntungkan.
"Tapi yang masuk Indonesia dari Malaysia masuk Indonesia juga jauh lebih banyak. Jadi kita sebetulnya diuntungkan," katanya.
Tito memaparkan, total ada 127 hektare luas wilayah di dua desa tersebut yang masuk wilayah Malaysia. Dalam beberapa kasus, ada rumah di desa tersebut yang masuk wilayah Negeri Jiran.
Namun, di luar luas tersebut, Indonesia justru mendapat tambahan wilayah dari Malaysia seluas 5.700 hektare.
"Tapi kita dapat kompensasi 5.700 hektar masuk sisi Indonesia, ini mohon kami klarifikasi dalam forum ini, karena jadi isu di publik seolah-olah kita kehilangan dua desa," paparnya.
Tito juga menyampaikan, bahwa Indonesia masih memerlukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru untuk memperkuat kedaulatan Indonesia.
Sejauh ini, sudah ada 15 PLBN yang terbangun, tetapi masih ada titik-titik lainnya yang memerlukan.
"Kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, kemudian yang di Kalimantan Utara ada masih ada lagi," katanya dilansir Antara.
Editor: Arief Sukaputra/Berbagai sumber
.jpg)
