MALANG (Lentera) - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp303 miliar diprioritaskan untuk menjamin keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
"Yang kami selamatkan terlebih dahulu adalah UHC. Kami tidak ingin pelayanan minimum kepada masyarakat akhirnya tersendat karena persoalan ketersediaan anggaran," ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat ini seluruh perangkat daerah diminta menata ulang alokasi anggaran dengan memangkas belanja yang dinilai belum bersifat esensial. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dapat difokuskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Anggaran sekarang memang harus benar-benar dirampingkan. Plotting anggaran harus ditata kembali, mana yang masih bisa dipotong dan mana yang menjadi kebutuhan utama," katanya.
Amithya menilai sektor kesehatan menjadi prioritas karena masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular.
Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini mencontohkan, kasus influenza berkepanjangan dan campak masih memerlukan perhatian. Di sisi lain, penyakit kronis seperti diabetes membutuhkan pengobatan dan perawatan rutin yang tidak dapat dihentikan akibat keterbatasan anggaran.
"Kalau misalnya sembilan bulan kemudian anggarannya tidak cukup, bagaimana dengan pasien yang membutuhkan perawatan intensif secara terus-menerus? Karena itu, alokasi anggaran harus dipastikan mencukupi," tuturnya.
Selain kesehatan, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan. Namun, menurut Mia, pemerintah masih akan menghitung kembali kecukupan anggaran pendidikan hingga akhir tahun anggaran.
"Pendidikan juga menjadi prioritas. Tinggal dihitung apakah alokasinya sudah mencukupi selama 12 bulan atau masih ada kebutuhan yang belum terakomodasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Mia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memiliki kemampuan untuk menutup kebutuhan peserta UHC yang tidak lagi ditanggung pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, Kota Malang masih memiliki kapasitas untuk mengakomodasi sekitar 6.000 peserta melalui pembiayaan pemerintah daerah.
"Perhitungan itu sudah kami lakukan sebelum memutuskan perampingan anggaran. Walaupun ada peserta PBID yang dirilis, Kota Malang masih memiliki slot sekitar 6.000 peserta yang bisa kami tanggung," ungkapnya.
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)
