JAKARTA (Lentera) – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menghantui puluhan ribu buruh di sektor industri manufaktur memicu keprihatinan mendalam dari Parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi situasi ini dengan menggenjot program padat karya dalam jangka pendek.
Menurut Asep Romy, gelombang PHK massal bukan hanya pukulan telak bagi para pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi makro karena berpotensi melumpuhkan konsumsi rumah tangga nasional.
"Ancaman ini tidak bisa diabaikan karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan konkret. Memperbanyak program padat karya bisa menjadi salah satu solusi taktis untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah agar tetap berjalan," ujar Asep Romy dari Fraksi PKB ketika di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator asal Jawa Barat ini menjelaskan bahwa program padat karya memiliki peran strategis untuk menyerap tenaga kerja yang mendadak menganggur secara cepat. Pemerintah diminta memperluas cakupan proyek padat karya ini di berbagai sektor, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga proyek pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Meski demikian, Asep Romy menekankan bahwa padat karya tidak boleh sekadar menjadi bantalan penghasilan sementara. Ia menuntut adanya integrasi yang kuat antara proyek fisik dengan program pelatihan keterampilan (skilling) dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang masif di daerah-daerah.
"Pemerintah perlu memperbanyak program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk melibatkan lembaga pelatihan kerja swasta di samping Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah," tuturnya.
Lebih lanjut, politisi PKB ini mengusulkan sebuah terobosan dalam kurikulum pelatihan bagi para korban PHK, yakni penyisipan materi peningkatan kemampuan bahasa asing secara intensif. Langkah ini dinilai penting untuk membuka keran peluang baru di pasar global.
"Diharapkan terdapat kurikulum pelatihan peningkatan kemampuan bahasa asing, sehingga dari hasil pelatihan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah," kata Asep Romy.
Menutup pernyataannya, Asep Romy mengingatkan pemerintah, dunia usaha, dan sektor industri untuk segera duduk bersama merumuskan formula perlindungan hak buruh sekaligus menjaga napas keberlangsungan usaha.
"Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan menimbulkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak," pungkasnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
