DPRD Bondowoso Serahkan 57 Butir Rekomendasi atas LKPJ Bupati

BONDOWOSO (Lentera) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso secara resmi menyerahkan 57 butir rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2026 terhadap penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen strategis ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Gedung Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Rabu (22/4/2026).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bondowoso, Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i, S.E. Turut hadir jajaran pimpinan DPRD, perwakilan Forkopimda, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, serta seluruh camat se-Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bondowoso atas kerja keras dan ketelitian dalam menelaah LKPJ. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar catatan administratif, melainkan instrumen penting dalam fungsi pengawasan.

“Rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sekaligus wujud sinergi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini menjadi masukan produktif bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Bondowoso,” ujar Bupati Bondowoso Abdul Hamid. 

Bupati Abdul Hamid juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi mendasar, baik untuk program yang sedang berjalan maupun perencanaan anggaran ke depan.

Seluruh rekomendasi DPRD akan diintegrasikan dalam tiga pilar utama kebijakan daerah, yaitu evaluasi program pembangunan agar tepat sasaran dan efektif, acuan kebijakan anggaran sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan APBD maupun APBD tahun berikutnya, serta penguatan regulasi sebagai dasar penyusunan peraturan daerah dan kebijakan strategis lainnya (*)

Reporter: PJ Moko|Editor: Arifin BH