KENDARI (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara mulai memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian LPG subsidi tabung 3 kilogram (Kg). Hal ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan dan memastikan distribusi tepat sasaran.
"Kami berlakukan aturan tegas. Saat ini, satu orang hanya boleh membeli satu tabung, sementara untuk pelaku UMKM diberikan batas maksimal dua tabung," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Abu Bakri, saat dihubungi di Kendari, Sulawesi Tenggara, melansir Antara, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, salah satu pemicu ketidakseimbangan distribusi di lapangan adalah adanya pembelian dalam jumlah besar oleh pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai ketentuan.
Disebutkannya, dalam sejumlah temuan di lapangan, terdapat pembelian LPG 3 kg yang mencapai hingga 10 tabung dalam sekali transaksi. "Termasuk, oleh oknum rumah makan dan pelaku usaha besar," katanya menambahkan.
Kondisi tersebut, kata Abu Bakri, berpotensi memicu kelangkaan di tingkat masyarakat kecil yang sebenarnya menjadi sasaran utama subsidi LPG 3 kg.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Kolaka Utara juga mewajibkan setiap pangkalan LPG melaporkan jadwal pembongkaran stok kepada pemerintah daerah.
"Jika ada pangkalan yang tidak melapor dan tetap menyalurkan di luar ketentuan, itu termasuk pelanggaran berat dan akan kami berikan sanksi tegas," tegas Abu Bakri.
Sementara itu, dalam pelaksanaan di lapangan, Dinas Perdagangan juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kolaka Utara untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pangkalan.
Kepala Satpol PP Kolaka Utara, Ihwan, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan tersebut, termasuk dengan menurunkan personel untuk mengatur ketertiban distribusi di lapangan.
"Kami siap mem-backup penuh, termasuk menempatkan personel jika diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan aman," jelasnya.
Editor:Santi,ist
-jpg.jpg)
.jpg)
