KEDIRI (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, yakni peringkat ke-2 daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan penurunan stunting Tahun 2025 dari total 197 kabupaten/kota se-Indonesia.
Capaian ini menunjukkan konsistensi dan komitmen kuat Pemkot Kediri, dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Hal tersebut diketahui dalam kegiatan Bimtek Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), pada Kamis (5/2/2026) di salah satu hotel di Kota Kediri.
Kepala Bappeda Kota Kediri, Ferry Djatmiko menjelaskan upaya penurunan stunting merupakan salah satu fokus utama pemerintah daerah.
“Pada tahun 2025, Kota Kediri meraih peringkat dua nasional. Harapan kita bersama, kalaupun belum bisa meraih peringkat satu, minimal kita bisa bertahan di peringkat dua. Karena daerah lain juga terus bergerak dan saling susul-menyusul,” jelas Ferry dalam sambutannya.
Ferry menerangkan, kondisi stunting di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Prevalensi stunting tahun 2025 tercatat sebesar 4,6 persen, turun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,9 persen. Penurunan ini menjadi bukti efektivitas kolaborasi lintas sektor yang telah dijalankan.
Lebih lanjut, Ferry berharap pertemuan hari ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Selain menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang komunikasi antarpemangku kepentingan agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan pelaporan aksi konvergensi," papar pria yang juga menjabat Pj Sekda Kota Kediri ini.
Ferry menutup sambutannya, dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik agar tidak menemui kendala dalam pengisian Aksi Bangda.
Pada kesempatan yang sama, Bagus Budi Setya Afantri dari Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku narasumber menjelaskan, secara rinci persiapan pengisian Aksi Bangda.
Ia menyampaikan, bahwa penetapan petugas data menjadi hal penting, yang terdiri dari operator, verifikator, dan approval.
"Operator bertugas menghimpun dan menginput data pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam web Aksi Bangda. Verifikator melakukan pemeriksaan dan verifikasi data yang telah diinput, sementara approval bertanggung jawab memberikan persetujuan akhir terhadap data hasil verifikasi," terangnya.
Selain itu, Bagus menjelaskan bahwa analisis situasi kecamatan mencakup empat komponen utama, yakni data sasaran, data dukung, data layanan, serta identifikasi kendala yang perlu diinput dalam sistem.
"Dengan pemahaman yang baik terhadap tahapan ini, diharapkan pelaksanaan Aksi Bangda di Kota Kediri dapat berjalan optimal dan mendukung capaian penurunan stunting secara berkelanjutan," pungkasnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
