MALANG (Lentera) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mengajukan penambahan armada mobil toilet menyusul tingginya permintaan sewa untuk berbagai kegiatan masyarakat. Hal tersebut tengah diajukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Bank Jatim.
"Kemarin kami mengajukan CSR toilet portable atau mobil toilet ke Bank Jatim. Itu nanti sangat dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Kalau ada event-event, itu pasti dibutuhkan," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, Jumat (23/1/2026).
Saat ini, menurut Raymond, DLH Kota Malang hanya memiliki dua unit mobil toilet yang merupakan hasil pengadaan lama sejak 2017. Kondisi tersebut dinilai kurang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan sanitasi di tengah meningkatnya jumlah kegiatan masyarakat.
"Karena di kami itu cuma ada dua bus toilet atau toilet portable. Selama ini selalu kekurangan, makanya kami mengajukan ke Bank Jatim," jelasnya.
Terkait jumlah unit yang diajukan, Raymond menyebut pihaknya mengusulkan penambahan 2 hingga 3 unit mobil toilet, meskipun keputusan akhir tetap menunggu persetujuan dari pihak pemberi CSR. "Kami mengajukan 2–3 unit. Tetapi nanti diacc berapa, kami belum tahu," katanya.
Tingginya kebutuhan mobil toilet tersebut juga tercermin dalam capaian pendapatan retribusi daerah.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Wali Kota Malang pada Mei 2025, tercatat adanya pelampauan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 610 persen.
Dalam dokumen tersebut, dijelaskan lonjakan disebabkan oleh tingginya permintaan sewa mobil toilet untuk berbagai kegiatan sepanjang 2024, dengan total pendapatan retribusi mencapai Rp36.600.000.
Sementara itu, dalam Perwal Kota Malang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabatan APBD Tahun Anggaran 2026, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus ditargetkan sebesar Rp50 juta.
Raymond menambahkan, kebutuhan mobil toilet diproyeksikan akan semakin meningkat seiring rencana dibukanya kembali Alun-alun Merdeka untuk publik pasca revitalisasi. Dengan kembali difungsikannya ruang terbuka tersebut, potensi kegiatan masyarakat di kawasan tersebut diperkirakan akan meningkat.
"Kalau alun-alun nanti sudah dibuka kembali, kemungkinan kegiatan masyarakat akan banyak dilakukan di sana. Itu dimungkinkan perlu toilet portable secara insidentil," ungkapnya.
Selain pengajuan mobil toilet, DLH Kota Malang juga telah menyampaikan usulan terkait perawatan Alun-alun Merdeka kepada Bank Jatim selaku pemberi CSR revitalisasi kawasan tersebut.
Namun demikian, Raymond menyebut pengajuan lanjutan ini masih menunggu proses serah terima pengelolaan Alun-alun Merdeka dari Bank Jatim kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang setelah proyek revitalisasi dinyatakan selesai per Rabu (21/1/2026).
Terkait nilai anggaran perawatan yang akan diajukan, Raymond mengaku belum menetapkan angka pasti. Meski begitu, secara garis besar jenis kegiatan perawatan yang dibutuhkan telah disampaikan kepada pihak CSR.
"Secara nilai kami belum tentukan, tetapi secara kegiatan apa yang ingin dilakukan, itu sudah kami sampaikan," katanya.
Beberapa item perawatan yang menjadi perhatian antara lain fasilitas umum seperti tempat duduk, tempat sampah, hingga videotron. Menurut Raymond, videotron memiliki fungsi strategis sebagai sarana penyampaian informasi kegiatan Pemerintah Kota Malang maupun Bank Jatim kepada masyarakat. (ADV)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
