BANDUNG (Lentera) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan merombak total struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat dengan menyatukannya ke dalam satu sistem super holding mulai pekan depan.
Dedi mengungkapkan, perombakan sebagai upaya menghentikan praktik BUMD hantu yang hanya memiliki nama tanpa aktivitas. Selain itu juga untuk memutus tradisi penempatan tim sukses gubernur dalam jajaran direksi maupun komisaris perusahaan daerah.
"Minggu depan sudah ada MoU. Seluruh BUMD di Jawa Barat akan digabungkan menjadi satu BUMD, di luar Bank Jabar Banten (BJB). Jadi nanti hanya ada dua, BJB dan satu BUMD holding. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi terkait Danantara di Bandung, Kamis (22/1/2026).
Dedi menegaskan, konsep ini mengadopsi sistem Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diterapkan di tingkat nasional. Melansir antara, Dedi menyebut , konsolidasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan aset strategis daerah senilai Rp4 triliun yang selama ini dianggap tidak menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.
Salah satu bentuk praktik inefisiensi yakni skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan nilai mencapai Rp350 juta per unit tiap tahunnya. "Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ucap Dedi.
Dia juga menyebut ada pemimpin perusahaan daerah dengan latar belakang Pendidikan, namun malah gagal mengelola risiko finansial. Sehingga, lanjutnya, ada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu. "Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," ujarnya.
Poin paling krusial dalam perombakan ini adalah komitmen Gubernur untuk menjauhkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menyatakan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai tempat penampungan bagi tim sukses yang membantunya saat pemilihan.
Menurutnya, pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas karena orientasi perusahaan adalah finansial, bukan politik.
Melalui super holding ini, Pemprov Jabar menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hilirisasi ekonomi daerah guna memberikan kontribusi nyata bagi APBD Jawa Barat.
"Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," tuturnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
