Pemkot Surabaya Komitmen Investasi Aman dan Nyaman, Satgas Penanganan Premanisme Selalu Siaga

SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Kota Pahlawan melalui penguatan Satgas Penanganan Premanisme yang selalu siaga. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi antara Satgas Penanganan Premanisme dan para pengusaha kafe serta restoran yang digelar di lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, serta pelaku usaha di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mensosialisasikan Satgas Penanganan Premanisme sekaligus penerapan sistem parkir portal dan digital kepada para pengusaha kafe dan restoran, guna menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Kota Pahlawan.

Eri menuturkan, apabila para pengusaha mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dalam pembangunan maupun pengelolaan parkir akibat ulah oknum tertentu, mereka dapat langsung melapor ke Satgas Penanganan Premanisme.

“Satgas Penanganan Premanisme ini terdiri dari seluruh Forkopimda di Kota Surabaya. Jadi, ketika ada laporan, kami turun langsung bersama-sama. Prosesnya cepat, maksimal 2x24 jam harus sudah selesai dan pelakunya tertangkap,” kata Eri.

Ia memastikan, layanan Satgas Penanganan Premanisme diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Eri mengimbau para pengusaha untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan tidak menyenangkan saat membuka atau menjalankan usaha.

“Silakan menghubungi Call Center 112 atau Call Center Polri 110. Tugas kami menjaga keamanan dan kenyamanan pengusaha di Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan pengusaha memiliki peran penting dalam pembangunan kota melalui kontribusi pajak. Pajak tersebut digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

“Karena itu, kami akan menjaga amanah tersebut agar para pengusaha merasa nyaman dan pajaknya bisa tersalurkan dengan baik,” tuturnya.

Eri juga mengungkapkan, Satgas Anti Mafia Tanah yang menjadi bagian dari Satgas Penanganan Premanisme telah bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait permasalahan sertipikat tanah.

“Sudah ada satu kasus yang masuk dan saat ini sudah berjalan proses hukumnya di pengadilan untuk pembuktian,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengimbau para pengusaha kafe dan restoran untuk menerapkan sistem parkir portal atau pembayaran non tunai menggunakan mesin EDC (electronic data capture).

“Bagi yang memiliki lahan parkir sendiri di dalam area usaha, bisa menggunakan gate system. Jika tidak memungkinkan, bisa memakai EDC yang mendukung QRIS dan seluruh kartu e-money,” imbaunya.

Ia menambahkan, sistem parkir non tunai diharapkan dapat menciptakan transparansi antara pengusaha, pengunjung, dan Pemkot Surabaya.

“Pembayaran non tunai akan membangun kepercayaan dan transparansi, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan. Ini akan menguatkan pembangunan Kota Surabaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Apkrindo Wilayah Jawa Timur, Ferry Setiawan, menilai sosialisasi tersebut menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Keberadaan Satgas Penanganan Premanisme dinilai mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengusaha dalam berinvestasi.

“Harapannya semua bisa tertib dan aman, tidak ada lagi gangguan dari pihak ketiga. Dengan begitu, pendapatan asli daerah juga bisa meningkat,” kata Ferry.

Ia mengungkapkan, selama ini terdapat keluhan dari pengusaha kafe dan restoran, khususnya yang berada di luar kawasan mal, terkait gangguan oknum tertentu. Pertemuan ini, menurutnya, memberikan semangat baru bagi pelaku usaha karena kini tersedia saluran pengaduan yang jelas.

“Banyak yang sebenarnya mengeluh, tapi tidak berani bersuara. Sekarang kalau ada gangguan, silakan melapor seperti yang disampaikan Pak Wali dan jajaran TNI-Polri,” pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi