SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mentargetkan proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL), sistem kereta rel listrik regional yang menghubungkan kawasan Gerbangkertosusila, rampung dan beroperasi pada 2029. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, menyebut pembangunan akan dimulai pada 2027.
SRRL digadang menjadi tulang punggung transportasi publik berbasis energi hijau di Jawa Timur, sekaligus solusi atas kepadatan mobilitas harian di Surabaya Raya. Proyek ini mengusung konsep konversi jalur eksisting menjadi jalur ganda berlistrik (double track electrified) yang menghubungkan Surabaya dengan Gresik dan Sidoarjo.
Nyono mengungkapkan bahwa proyek SRRL telah memasuki fase krusial. Pada akhir Januari 2026, kontrak Detail Engineering Design (DED) dijadwalkan ditandatangani bersamaan dengan finalisasi kriteria teknis oleh DJKA Kementerian Perhubungan.
“Penandatanganan kontrak DED akan dilakukan oleh satuan kerja DJKA di Jakarta. Ini menjadi pijakan penting sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik,” ujar Nyono setelah pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Duta Besar Jerman, Country Director KfW Jerman, serta delegasi Uni Eropa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (9/1/2026).
Pertemuan yang diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini turut dihadiri Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan perwakilan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya.
Ia menegaskan, SRRL merupakan proyek pemerintah pusat yang menjadikan Surabaya Raya sebagai salah satu daerah percontohan nasional pengembangan transportasi publik berbasis energi hijau di enam kota besar Indonesia. “Untuk Surabaya Raya, progresnya relatif lebih cepat dan agresif agar bisa segera direalisasikan,” kata Nyono.
Pembangunan fisik kereta rel listrik akan mulai terlihat pada rentang 2027–2028. Berbeda dengan moda konvensional, SRRL sepenuhnya menggunakan energi listrik dan tidak lagi bergantung pada bahan bakar solar. “Ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga komitmen terhadap pengurangan emisi dan transisi energi bersih,” ujarnya.
Tahap awal pembangunan juga dipastikan tidak menggunakan konstruksi layang (elevated). Jalur kereta akan dikembangkan secara at grade dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang masih tersedia. “Untuk SRRL ini tidak elevated karena lahan PT KAI masih memungkinkan untuk pelebaran jalur,” tegas Nyono.
Secara teknis, proyek ini menggunakan konsep double track dengan pelebaran ke samping. Satu jalur eksisting akan ditambah satu jalur baru yang dikhususkan untuk kereta listrik perkotaan.
Sementara itu, opsi pembangunan jalur layang akan difokuskan pada pengembangan moda LRT di masa depan. Dokumen perencanaan LRT tersebut telah disusun oleh konsultan McDonald dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur sekitar dua bulan lalu.
Dari sisi pembiayaan, Nyono memastikan bahwa proyek tahap pertama SRRL senilai sekitar Rp5,4 triliun tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Seluruh pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri yang dijamin Kementerian Keuangan RI melalui kerja sama dengan lembaga pembiayaan Jerman, KfW, dengan skema bunga rendah.
“APBD Jawa Timur belum digunakan. Pembiayaan murni dari pinjaman luar negeri yang telah disepakati,” jelasnya.
Peran APBD Jawa Timur ke depan lebih diarahkan pada penanganan perlintasan sebidang, penyesuaian jalur, serta dampak teknis akibat pembangunan jalur ganda.
Rencananya sistem SRRL akan dikembangkan melalui tiga koridor Utama yakni Koridor 1A–1B (Gubeng–Wonokromo–Sidoarjo dan Gubeng–Pasar Turi), Koridor 2 (Pasar Turi–Gresik–Lamongan–Babat), serta Koridor 3 (Wonokromo–Sidoarjo–Mojokerto).
Saat ini, desain perencanaan lengkap, khususnya untuk Koridor 1A dan 1B, tengah difinalisasi. Untuk Koridor 1B, pembahasan masih dilakukan secara intensif bersama PT KAI, DJKA, dan pemangku kepentingan terkait. Meski demikian, Nyono memastikan tidak ada pembebasan lahan dalam arti pembelian. “Yang ada adalah skema ganti untung terhadap lahan milik PT KAI yang saat ini ditempati warga,” katanya.
Nyono menyebutkan, pada tahap awal, SRRL akan memprioritaskan Koridor 1A dengan rute Stasiun Gubeng–Wonokromo–Sidoarjo. Adapun Koridor 1B yang menghubungkan Gubeng–Pasar Turi masih menunggu penyelesaian persoalan relokasi warga di sisi kanan dan kiri jalur rel. “Koridor 1A akan didahulukan karena kesiapan lahannya lebih matang,” kata Nyono.
Dari sisi kebutuhan, SRRL dirancang untuk melayani pergerakan harian (commuter) dengan volume penumpang yang sangat besar. Berdasarkan kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), terdapat hampir 300 ribu perjalanan per hari dari dan menuju Surabaya, terutama dari wilayah Sidoarjo. Potensi serupa juga terdapat pada koridor Pasar Turi–Gresik–Lamongan–Babat yang mencatat sekitar 250 ribu perjalanan harian.
Selama masa konstruksi, operasional kereta api eksisting tetap berada di bawah kewenangan PT KAI. Penyesuaian manajemen perjalanan dan pengaturan stasiun diyakini akan dilakukan secara bertahap. “Saya yakin akan ada rekayasa operasional agar layanan tetap berjalan,” ujarnya.
Dengan skala dan cakupan tersebut, SRRL tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi juga simbol perubahan wajah transportasi Jawa Timur menuju sistem yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.(*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
