JAKARTA (Lentera) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan pemerataan sebaran dokter spesialis dengan rencananya akan dibuka lagi 150 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk dikirim ke seluruh kabupaten/kota.
Benjamin menyinggung sejumlah kasus, yang memperlihatkan adanya kebutuhan dokter terutama di daerah seperti Papua.
"Program dari para pemerintahan dari Pak Prabowo, Pak Gibran ini adalah mempercepat pendidikan dan bahkan sekarang dilakukan adalah memberikan pendidikan spesialis itu diambil dari putra-putra daerah dan gratis pembiayaannya ditanggung Kementerian Kesehatan," ujar Benjamin menjawab pertanyaan wartawan usai Forum Nasional Pertama Konsil Kesehatan Indonesia di Jakarta mengutip Antara, Selasa (25/11/2025).
"Tadi saya pagi-pagi rapat di Mendikti, kita akan buka lagi 150 prodi spesialis untuk menciptakan spesialis. Untuk bisa dikirim ke 514 kabupaten/kota," tambahnya.
Dia menyebut, pendidikan dokter spesialis kepada putra daerah dimaksudkan agar mereka dapat berbakti di kampung halamannya, termasuk ke daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
Hasil dari upaya pemerataan dokter spesialis itu sendiri baru dapat dilihat dalam waktu 3-4 tahun ke depan, karena program itu baru dimulai. Langkah itu diambil, karena sekitar 47 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki dokter spesialis sesuai standar.
Spesialis yang diharapkan dimiliki setiap kabupaten/kota termasuk penyakit dalam, kandungan (obygn), bedah, anak, anastesi, radiologi, dan patologi klinis.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung bahwa Kemenkes sudah mengirimkan tim ke Papua untuk melakukan investigasi terkait kematian Irene Sokoy dan bayinya karena diduga sejumlah rumah sakit menolak menanganinya.
Sebelumnya, menanggapi kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Papua. Audit yang dilakukan dari Kemendagri mencakup aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
