MADIUN (Lentera) – Warga Kabupaten Madiun dibuat kaget dengan tampilan website resmi milik Pemerintah Kabupaten Madiun, madiunkab.go.id yang menampilkan laman situs judi daring atau judi online “Slot Gacor Pencet Win” ketika diklik sejak Minggu (26/10/2025) hingga Senin (27/10/2025).
Sehingga memantik beragam komentar di masyarakat, banyak yang menduga situs resmi Pemkab Madiun tersebut telah diretas pihak tak bertanggung jawab. Namun, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun membantah dugaan itu.
“Itu bukan karena diretas, tapi karena sistem website lama sedang kami migrasikan ke arsitektur baru. Prosesnya masih berjalan dan sedang dalam tahap perbaikan,” ujar Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Madiun, Hendah Dwi Wijayani, Senin (27/10/2025).
Menurut Hendah, domain resmi Pemkab Madiun tetap sama madiunkab.go.id dan akan segera kembali normal dalam waktu tiga hingga empat hari kerja. Ia menjelaskan, keterbatasan sumber daya menjadi penyebab proses migrasi berjalan lambat.
“Tenaga ahlinya hanya satu orang ahli siber dan dua orang software engineer. Jadi kami maksimalkan yang ada,” katanya.
Meski menegaskan, bahwa insiden ini bukan hasil serangan siber, Hendah mengakui, risiko keamanan digital semakin tinggi seiring pesatnya perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) yang kini kerap dimanfaatkan untuk serangan siber canggih.
“Dengan berkembangnya teknologi, semua sistem bisa menjadi target serangan kapan saja. Sekarang banyak serangan berbasis AI yang sulit dideteksi,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Madiun disebut rutin memperbarui sistem keamanan dengan mengacu pada Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), yaitu daftar kerentanan digital yang diakui secara internasional.
“Kami terus melakukan pembaruan rule dan CVE setiap bulan, bahkan setiap hari, sesuai kemampuan infrastruktur kami,” jelasnya.
Lebih jauh, Hendah menilai idealnya Pemkab Madiun memiliki sistem keamanan berbasis AI yang mampu mendeteksi anomali secara real-time serta menerapkan Endpoint Detection and Response (EDR). Namun, rencana itu masih terkendala minimnya SDM dan anggaran.
“Untuk sementara belum bisa kami lakukan karena keterbatasan ahli dan biaya. Tapi kami terus berupaya memperkuat keamanan sistem dengan sumber daya yang ada,” tandasnya.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
.jpg)
