Anggota Komisi B DPRD Surabaya Minta DKPP Maksimalkan Anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat

SURABAYA (Lentera)— Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya minta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) agar lebih memaksimalkan penggunaan anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor pelatihan dan budidaya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Agoeng Prasodjo menyoroti kecilnya alokasi anggaran pelatihan masyarakat yang hanya sekitar Rp300 juta, jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk Kota Surabaya yang mencapai lebih dari 3 juta jiwa.

“Anggaran pelatihan itu kecil, hanya sekitar Rp300 juta untuk 20 orang, tapi dilakukan 22 kali dalam setahun. Mestinya yang dicakup itu lebih banyak, supaya masyarakat yang bisa ikut pelatihan semakin luas. Jadi, bukan hanya selesai pelatihan lalu selesai, tapi harus ada tindak lanjutnya,” kata Agoeng ketika ditemui Lentera, Kamis (23/10/2025).

Selain pelatihan, Komisi B juga menyoroti pengurangan anggaran untuk pengadaan benih ikan seperti lele dan nila. Menurut Politisi Golkar ini, program tersebut seharusnya diperluas hingga tingkat RT agar semakin banyak warga yang bisa berbudidaya dan meningkatkan perekonomian keluarga.

“Tadi kan misalnya ada penambahan ikan, seperti lele dan nila, tapi malah dikurangi. Kami minta itu ditambah. Kalau bisa, dimanfaatkan di setiap RT, pasti banyak yang mau berbudidaya. Jadi jangan malah dikurangi anggarannya. Kalau bisa, anggarannya ditambah dua kali lipat agar APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian program, berdasarkan skala prioritas dan rasionalisasi anggaran.

“Secara prinsip kami sampaikan secara rasional, karena kalau permintaannya banyak tentu perlu dipertimbangkan waktu, output, dan sasarannya. Kami akan diskusikan lagi lebih detail,” kata Antiek.

Ia menjelaskan, saat ini DKPP tengah memprioritaskan dukungan terhadap program Kampung Pancasila, terutama dalam pengembangan kegiatan urban farming yang bertujuan mengurangi pengeluaran keluarga sekaligus menjaga lingkungan.

“Urban farming ini memanfaatkan pekarangan sendiri, bisa mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga dan mendukung ekonomi keluarga. Setiap RW nantinya akan memiliki kegiatan budidaya pertanian, perikanan, atau peternakan,” jelasnya.

Antiek menambahkan, DKPP akan terus memetakan RW mana saja yang sudah memiliki kegiatan budidaya dan yang belum, agar program bisa lebih merata.

"Untuk datanya saat ini masih kita petakan dulu mana yang sudah, dan mana yang belum," tutupnya.

Reporter: Amanah/Editor: Ais