Bupati Mas Dhito Dampingi Menteri PU Lihat Kerusakan Pemkab Kediri, Pembangunan Dianggarkan Rp100 Miliar

KEDIRI (Lentera) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) anggarkan rehabilitasi dan pembangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri yang rusak, akibat kerusuhan akhir Agustus lalu sebesar Rp100 miliar.

Hal diketahui setelah Menteri PU, Dody Hanggodo melihat langsung kerusakan di Pemkab Kediri, dengan didampingi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, Minggu (14/9/2025).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Gedung Kantor Bupati Kediri.

Bupati Kediri yang biasa disapa Mas Dhito ini menyebut, bangunan gedung yang dinilai mengalami kerusakan berat akan diratakan dan dibangun kembali. Dari tiga gedung yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut, Kantor DPRD disebut yang bakal dirobohkan.

“Dari kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Kalau ada penghapusan aset (berarti) akan ada bangun baru, itu yang kami akan diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri PU, Dody Hanggodo melihat dari dekat gedung milik Pemkab Kediri yang mengalami kerusakan, Minggu (14/9/2025).

Dengan kondisi Kantor DPRD yang harus dirobohkan, lokasi pembangunan yang baru pun belum diketahui pasti. Pembangunan akan tetap berada satu komplek dengan Kantor Bupati atau dibangun di tempat lain.

"Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD, keputusan bukan di kami yang ada di eksekutif," terang Mas Dhito.

Sememtara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU diminta segera membantu melakukan perbaikan fasilitas umum yang terdampak aksi.

Proses perbaikan gedung itu akan dikerjakan oleh Kementerian dan dilakukan secepatnya, supaya jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Kita kerjakan full," ungkapnya.

Bangunan-bangunan yang terdampak aksi pada akhir Agustus itu, dilakukan penanganan sesuai tingkat kerusakan. Untuk Kantor DPRD karena kerusakan dinilai parah, sehingga akan dirobohkan dan dilakukan pembangunan ulang.

"Kantor dewan itu mesti kita robohkan, dibangun ulang dari nol. Sedangkan (gedumg) yang lain, kalau bisa kita rehab kita rehab tapi kalau tidak bisa kita robohkan," urainya.

Ditambahkannya, di Kabupaten Kediri dari kejadian yang terjadi di berbagai daerah termasuk salah satu yang terparah, mengingat bangunan yang terdampak cukup banyak.

"Adapun, anggaran untuk proses rehabilitasi dan pembangunan gedung yang mengalami kerusakan milik Pemkab Kediri tersebut sekitar Rp100 miliar," imbuhnya.

Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra