KATHMANDU (Lentera) - Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, didorong untuk mengambil peran sebagai pemimpin sementara Nepal. Kekosongan pemerintahan muncul setelah gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan melanda negara itu sejak awal pekan.
Nama Karki muncul dari beberapa perwakilan Gen Z. Kelompok tersebut merupakan penggerak demo yang berhasil menggulingkan kekuasaan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Pada Rabu (10/9/2025), saat kondisi mulai tenang, Panglima Angkatan Darat Nepal Jenderal Ashok Raj Sigdel menggelar perundingan dengan sejumlah sosok kunci dan perwakilan Gen Z.
Salah seorang perwakilan Gen Z yang ikut pertemuan, Rakshya Bam, mengatakan nama Karki diusulkan menjadi kepala pemerintahan pada perundingan tersebut.
“Sekarang, nama Sushila Karki muncul untuk memimpin pemerintahan sementara, kini kami menunggu Presiden bergerak,” kata Bam seperti dikutip dari AFP.
“Dengan Panglima Angkatan Darat kami berdiskusi soal masa depan. Pembicaraan terkait bagaimana kami bergerak maju, dan menjaga perdamaian dan keamanan negara,” sambung dia.
Adapu Karki (73), adalah seorang akademisi dan perempuan pertama yang memimpin Mahkamah Agung Nepal. Ia belum menjawab soal dukungan menjadi kepala pemerintahan sementara.
“Para pakar harus berkumpul demi mencari jalan ke depan,” kata Karki.
Secara konstitusi untuk menentukan pemerintahan, Presiden Ramachandra Paudel harus mengumpulkan para pemimpin partai terbesar di Nepal. Pertemuan bertujuan untuk membahas pembentukan pemerintahan baru.
Namun, saat ini sejumlah politikus dari partai-partai besar di Nepal keberadaannya masih samar.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
