SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan seluruh Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak boleh memungut biaya dari warga dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Saya minta tolong pada semua RT, RW, kalau ada warga mau mengurus KK atau KTP, jangan sekali-sekali meminta uang,” kata Eri, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, seluruh perangkat pemerintahan, baik pegawai Pemkot, RT, RW, maupun LPMK, dipilih untuk membantu masyarakat, bukan membebani mereka dengan pungutan yang tidak semestinya.
Untuk itu, Eri memerintahkan seluruh camat mengumpulkan RT dan RW di wilayah masing-masing untuk dilakukan sosialisasi.
“Sosialisasi itu harus direkam lalu disebarluaskan, agar tidak ada lagi permintaan pungutan,” ucapnya.
Pungutan hanya boleh dilakukan dalam hal kewajiban bersama warga, misalnya iuran kebersihan atau perbaikan fasilitas lingkungan. Pungutan tidak diperbolehkan untuk urusan administrasi kependudukan.
Ia juga mengajak masyarakat agar berani melapor jika menemukan praktik pungli.
“Jangan takut melaporkan kebenaran. Saya tidak ingin ada warga yang merasa dikucilkan hanya karena menyampaikan hal ini. Saya tegaskan sekali lagi, pengurusan KK, KTP, atau dokumen adminduk lainnya harus gratis, tidak boleh ada pungutan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
