SURABAYA (Lentera) - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur (Jatim), Wara Sundari Renny Pramana, menyerukan agar nilai-nilai dasar Pancasila tidak hanya dijadikan simbol perayaan. Dia menekankan negara harus mampu menghadirkan keadilan sosial, salah satu yang mendesak adalah pemerataan lapangan kerja.
Menurutnya, sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', memuat pesan negara harus berpihak pada rakyat..Salah satunya mereka yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Hari ini, banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan, negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Minggu (1/6/2025).
Bunda Renny mengingatkan, pekerjaan adalah hak dasar warga negara dan bukan sekadar angka statistik. Saat lapangan kerja sulit diakses dan pengangguran meningkat, ketimpangan sosial semakin melebar dan kepercayaan publik pada negara bisa luntur. Diamendesak agar pemerintah, lebih serius membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan merata.
"Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak terlunta-lunta karena kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tuturnya.
Bunda Renny yang juga Bendahara DPD PDIP Jatim tersebut menyayangkan bahwa hingga saat ini belum ada peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan daerah yang berpihak pada kelompok rentan—buruh harian lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga lulusan muda yang kesulitan masuk ke dunia kerja. Ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan yang relevan, dukungan kewirausahaan berbasis rakyat, serta fasilitasi kerja antarwilayah yang transparan dan adil.
"Banyak anak muda pintar, tapi bingung harus ke mana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?” Imbuhnya.
Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Renny mengajak semua pihak—eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan—untuk bergotong royong membangun ekosistem kerja yang lebih berkeadilan. Menurutnya, keadilan sosial hanya bisa dicapai bila seluruh elemen bangsa menjadikan pekerjaan sebagai prioritas dalam kebijakan maupun pengabdian.
"Kita tak sedang kekurangan Pancasila. Kita kekurangan keberanian untuk menjalankannya. Mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
