DPRD Gresik Meminta Kenaikan Tarif Parkir Harus Diimbangi dengan Layanannya yang Optimal

GRESIK (Lenteratoday) - DPRD Kabupaten Gresik telah menyetujui kenaikan retribusi parkir di wilayah Gresik. Selaras dengan itu, legislatif juga meminta kenaikan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan layanan oleh Dinas Perhubungan setempat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Mujid Riduan, Selasa (14/5/2024).

"Kenaikan tarif retribusi telah mendapat persetujuan dari legislatif. Dan kenaikan itu implementasinya harus sejalan dengan peningkatan layanan. Sehingga kenaikan punya nilai keseimbangan terhadap pelayanan masyarakat," ujar Mujid.

Menurutnya, Dinas Perhubungan harus sering menggelar sosialisasi dan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Bahkan, menindak tegas para juru parkir (jukir) yang nakal dalam melayani masyarakat.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Gresik ini menuturkan kenaikan tarif itu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target di tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam rapat pembahasan sudah kami sampaikan. Sehingga tidak ada alasan target tersebut tidak terealisasi,” tegasnya.

Selain itu, politisi senior asal Desa Domas itu mengingatkan agar pihak terkait mampu menekan tingkat kebocoran penerimaan retribusi.

Meskipun dalam trimester pertama tahun anggaran 2024, sektor tersebut telah merealisasikan 21,48 persen dari target total Rp 235 miliar, namun jika terdapat kebocoran, maka pendapatan itu tidak ada dampaknya pada keuangan daerah.

“Jika kebocoran mampu diantisipasi, maka akan ada peningkatan penerimaan retribusi parkir. Khususnya di sektor parkir tepi jalan umum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2021 pendapatan parkir hanya Rp 1,5 miliar. Namun pada tahun - tahun berikutnya pendapatan sektor parkir berhasil naik. Pada tahun 2022 berhasil naik diangka Rp 3,2 miliar dan tahun 2023, pendapatan kembali naik diangka Rp 3,4 miliar. (ADV)

Reporter: Asepta/Editor: widyawati