JEMBER (Lenteratoday) -Verifikasi Hybrid dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak melalui daring dilakukan pada Kamis (25/05/2023) di Lobby Bawah Timur Kantor Pemkab Jember.
Wakil Bupati Jember KH. MB. Firman Barlaman menjadi pimpinan dalam verifikasi ini. Tidak hanya sendiri Wakil Bupati Jember juga didampingi Kepala DP3AKB Suprihandoko, Plt Kadinkes Koeshar Yudyarto, Kadispendukcapil Isnaini Dwi Susanti serta para tamu undangan yang hadir.
"Hari ini kita melakukan evaluasi lapangan secara hybrid oleh Tim Penilai. Kami sampaikan ada catatan yang perlu dikemukakan. Misalkan langkah-langkah pencegahan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum," tutur Wakil Bupati Jember.
Kelengkapan dokumen untuk penilaian Verifikasi Hybrid Kabupaten Layak Anak akan segera dikirim dalam waktu dekat untuk segera mengeluarkan score. Setelah score keluar maka akan terpampang kategori yang diperoleh Kabupaten Jember sesuai yang ditetapkan Kemen PPPA.
Wakil Bupati Jember berharap Kabupaten Jember bisa naik score dari kategori Layak Anak Nindya ke Layak Anak Utama. Sehingga dapat lebih memperhatikan hak-hak anak.
Mejuwudkan Kabupaten Layak Anak telah tertera dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam Undang-Undang ini dipertegas, bahwa urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak (Mok*)
.jpg)
.jpg)