Surabaya - Bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan laporan yang diterima Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad.
Dia menandaskan, jika masyarakat menemukan ketidakadilan dan penyimpangan penyaluran bansos di lapangan, maka dia meminta supaya masyarakat tidak segan segan untuk melapor. Bahkan pelaporan bisa dilakukan melalui online, sehingga tidak perlu datang langsung ke gedung DPRD Jatim.
Sadad tidak mengelak jika sudah ada laporan terkait penyaluran bansos untuk penanggulangan dampak covid-19 tersebut. "Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat," kata Sadad yang merupakan politisi Partai Gerindra ini.
Sayangnya, laporan yang diterima selama ini belum didukung bukti bukti kuat. Meski demikian, Sadad tetap membuka laporan pengaduan, jika memang ada ketidakdilan, laporan tersebut bisa digunakan sebagai informasi awal. Namun akan lebih baik lagi jika laporan itu juga ada bukti pendukung kuat atau setidaknya bukti awal.
"Pelapor bisa memanfaatkan medsos, baik Facebook, Instagram, atau Twitter. Baik ke akun DPRD Jatim atau ke akun pribadi saya," kata Sadad sabil menyebutkan akun Instagramnya yaitu @ansadad ini.
Dia menandaskan bahwa dalam penyaluran bansos dari Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) sebagai pijakan. Sayangnya dalam kondisi normal saja data tersebut masih sering tidak akurat, terlebih lagi dalam massa seperti saat ini.
Meski demikian, dia menandaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah mampu memperbaiki data tersebut. Sehingga data yang digunakan bisa akurat mulai dari data desanya, RW, atau RT.
Untuk diketahui, Pemprov Jatim menyiapkan bansos berupa bantuan keuangan khusus untuk warga terdampak covid-19. Bansos tersebut nilainya mencapai Rp 549,9 miliar dan akan dibagikan kepada 750 ribu keluarga.
Bantuan ini berada di luar program bantuan yang sebelumnya telah disiapkan bagi warga terdampak covid-19. Untuk diketahui, sejumlah fasilitas dari pemerintah siap diberikan.
Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), hingga lapisan BPNT dari Pemprov bagi KPM yang berbasis kelurahan. Kemudian, kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, ada Bantuan Langsung Tunai dari dana desa."Berikutnya, kalau masih tak tersisir, akan ada intervensi Pemprov Jatim berupa bantuan keuangan khusus,” kata Khofifah, Senin (27/4/2020) lalu.
Kata Khofifah, Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana bantuan keuangan khusus untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pemerintah pusat.
Mereka akan diberikan bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan. Sedangkan khusus untuk warga masyarakat di kepulauan akan mendapatkan intervensi Rp 500 ribu per bulan, juga selama tiga bulan. “Alokasi dana bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak covid-19 yang kami siapkan totalnya adalah Rp 549.9 miliar,” tegasnya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
