Surabaya - Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan bantuan harus tetap sasaran. Pasalnya, dampak dari Covid-19 ini banyak terjadi pengurangan karyawan oleh perusahan.
Ketua Komisi D bagian kesejahteraan masyarakat, Khusnul Khotimah mengatakan dalam mengatasi pandemi covid-19 tentunya telah disiapkan jaring pengaman untuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan diberikannya kartu pra kerja.
“Untuk itu saya minta data masyarakat surabaya yang terkena PHK. Saya kira banyak perusahaan yang belum melaporkan PHK karyawannya ke Disnaker,” ujarnya, Selasa (14/4/2020).
Menurut data yang diperolah dari Disnaker setidaknya ada 658 karyawan yang telah di PHK oleh perusahaannya. Angka tersebut didapat dari delapan perusahaan yang telah melaporkan PHK ke Disnaker sedangakan terdapat 12 ribu perusahaan yang tercatat di Disnaker Kota Surabaya.
“Jaminan pengaman sosial ini haru tepat sasaran sehingga mereka yang di PHK mendapatkan bantuan dari pemerintah,” kata Khusnul.
Untuk itu dalam waktu dekat khusnul meminta kembali data pasti dari masyarakat yang terkena PHK. Dipastikan angka itu terus bertambah seiring banyaknya perusahaan yang merumahkan karyawannya.
“Besok akan kami minta kembali. Setidaknya dalam waktu 2x24 jam data tersebut harus konkrit dan akan kami koordinasikam kepada pemerinta kota surabaya,” jelasnya.
Sementara itu, kepala dinas ketenaga kerjaan Dwi Purnomo mengatakan bahwasanya pihaknya akan terus mendata karyawan yang terkena PHK. “Kamu juga menyiapkan delapan komputer untuk mereka yang ingin melapor jika terkan PHK dari perusahaanya,” ujarnya
Tak hanya karyawan yang menjadi korban PHK, tentunya terjadi peningkatan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) setelah adanya virus covid-19 ini. Untuk itu khusnul meminta untuk memisahkan data MBR sebelum terkena covid-19 dan yang terdampak covid-19.
“Tujuannya adalah biar kita tahu mana yang mendapat bantuan secara permanen dan mana yang bersifa sementara karena pandemi coronan ini,” ujarnya. (adv)
.jpg)
.jpg)
