SURABAYA (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mengapresiasi capaian pemprov Jatim atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesebelas kalinya. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai keberhasilan bersama dalam mempertanggungjawabkan keuangan Pemprov.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mengatakan bahwa keberhasilan mendapatkan opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2021 ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Terlebih lagi, dari sebelas kali opini tersebut, tujuh kali diantaranya didapat secara berturut-turut.
"Kami sih bahagia ya, sebagai bagian dari pemerintahan provinsi Jawa Timur dengan opini yang seperti itu, tujuh kali berturut-turut, ya kita bahagia. Walaupun kemudian saya belum baca belum, lihat apa yang harus ditindaklanjuti dari teman-teman BPK itu yang harus diselesaikan selama 60 hari dan itu adalah tugas pemerintahan dalam hal ini adalah tugas gubernur,” tandas Kusnadi setelah rapat paripurna di DPRD Jatim, Rabu (25/5/2022).
Untuk itu, Kusnadi mengatakan DPRD akan melakukan pengawasan agar hal-hal yang kurang supaya segera ditindaklanjuti. “Apa saja catatan itu akan saya tidak lanjuti dengan memanggil apa OPD-OPD atau gubernur untuk segera ditindaklanjuti,” tandasnya.
Dia juga menandaskan, bahwa ke depannya nanti, Pemprov Jatim harus terus mampu mempertahankan status opini WTP tersebut. Meskipun, nantinya akan berganti gubernur maupun pimpinan DPRD Jatim. “Kita harus tetap mempertahankan WTP. Jadi targetnya berapa kali ya targetnya selama Provinsi Jawa Timur masih ada, siapapun gubernurnya, siapa pun pimpinan DPRD-nya, anggota DPRD-nya, ya kudu tetap WTP, karena itu adalah opini bagaimana kita melakukan satu pengelolaan pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan itu baik,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua IV DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Dia mengatakan bahwa keberhasilkan WTP ini menjadi keberhasilan bersama. Menurutnya, keberhasilan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan juga tidak terlepas dari peran dukungan politik seluruh partai politik yang memberikan kontribusi dan mewarnai perjalanan pemerintahan Gubernur Ibu Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
"Jadi saya menganggap bahwa keberhasilan WTP yang ketujuhkalinya ini juga dipengaruhi oleh faktor iklim kondisi politik yang cukup baik dan kondusif, sehingga pemerintahan bisa berjalan baik di Jawa Timur,” kata politisi Partai Golkar ini.
Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr. Akhsanul khaq mengucapkan selamat atas capaian gemilang Pemprov Jatim. Dirinya berpesan bahwa prestasi ini patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jawa Timur. "Sehingga nantinya akan menjadi kebanggaan bagi kita semua dan seluruh masyarakat," ungkapnya.
Dia juga berharap agar capaian ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena ke depannnya tuntutan dari masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik akan terus meningkat.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pemberian opini WTP kepada Pemprov Jatim telah melewati empat kriteria yang ditetapkan. Kreteria tersebut adalah kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Sementara itu, GubernurJawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh jajaran Pemkab/Pemkot di Jawa Timur. "Atas kerja keras, komitmen dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas Opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim TA 2021," ucap Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu. Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.
"Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan, akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan. Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level Perangkat Daerah, tingkat Satuan Kerja, maupun secara komprehensif melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah," tutur Gubernur Khofifah.
Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah agar secara terus menerus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. "Tujuannya, agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," jelas Gubernur Khofifah.
Di akhir, Gubernur Khofifah kembali menyampaikan terima kasih kepada Kalan BPK RI Jawa Timur dengan segenap jajaran Auditor dan Pemeriksa BPK RI Jawa Timur yang telah menjalankan tugas secara komprehensif dan profesional. Serta, atas pemberian Opini WTP yang ke-11 kalinya bagi Pemprov Jawa Timur. (*)
Reporter : Lutfiyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
