SURABAYA (Lenteratoday) – Menghadapi pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang, perlu dilakukan pemetaan terhadap berbagai potensi. Pasalnya, pemilihan serentak nanti menjadi pesta demokrasi yang luar biasa.
“Pemilihan serentak pada 2024 akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Semuanya akan melakukan pemilihan serentak di 33 provinsi dan di lebih dari 500 kabupaten/kota melakukannya. Dari sinilah kemungkinan timbulnya tantangan bisa terjadi,” kata Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, saat Seminar atau Forum Komunikasi (Forkom) Nasional dengan tema Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, Selasa (14/12/2021).
Dia mengharapkan Forum Komunikasi Nasional ini mampu memberikan referensi menghadapi tantangan ke depan. “Semoga dengan hadirnya forum ini bisa memberikan referensi dalam menghadapi tantangan dan hambatan serta melihat peluang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansah mengatakan bahwa pemetaan potensi persoalan tersebut dilakukan agar pengawasan yang dilakukan nantinya kepada suatu daerah lebih komprehensif. Dia mencontohkan ada sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Sumenep yang susah diakses termasuk dalam pembentukan jajaran pengawas AdHoc di tingkat kecamatan maupun desa yang kesulitan mencari orang.
Dedi menegaskan bahwa sepanjang 2021, Komisi A DPRD Jatim memastikan bakal terus mematangkan koordinasi maupun pemetaan mitigasi persoalan di masing-masing kabupaten/kota di Jatim. “Pemetaan kita tentu mengambil satu, sejarah penyelenggaran Pilkada pada masa sebelumnya. Misal di Kab Mojokerto pernah ada insiden kantor KPU dibakar, itu juga menjadi pertimbangan kita untuk menentukan daerah ini mendapat atensi atau tidak,” katanya.
Pemetaan lainnya adalah pada sejarah sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya pernah muncul sengketa di MK. “Itu juga menjadi perhatian kita. Artinya daerah-daerah yang pernah mengajukan sengketa di MK, tentu hasil pengawasan kita harus komprehensif pada setiap pelaksanaan tahapan Pilkada 2024,” harap sambungnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan perlunya edukasi untuk peningkatan kualitas Demokrasi pada Pilkada Serentak pada 2024 kualitas demokrasinya lebih meningkat. Edukasi tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.
“Misalnya black campaign, hoax bisa diminimalisir. Masyarakat juga nantinya harus membiasakan diri membaca berita hingga habis, karena tidak jarang berita dari media berbeda tersebut menggiring opini yang berbeda juga,” kata Wagub Emil.
Pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, Wagub Emil menyampaikan kalau persoalan tersebut terdapat tantangan dan hambatan yang harus diantisipasi sejak dini. Utamanya pada fase kampanye hingga penyelenggaraan. “Saat ini masyarakat sudah akrab dengan digitalisasi, tapi bagaimana keadaan kampanye ketika dihadapkan dengan media sosial itu belum sepenuhnya dibatasi,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya perlu adanya skenariodalam memprediksi tantangan-tantangan yang akan muncul. Sebab, tantangan nantinya akan muncul dari eksternal maupun internal serta penyesuaian dari perkembangan ekosistem digital. Tantangan ini akan berbeda pada masing-masing daerah. (*)
Reporter : Lutfiyu Handi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
