NGANJUK (Lenteratoday) - DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna pengesahan dan penetapan rencana keputusan bersama tentang perubahan APBD Tahun 2021, Kamis (14/10/2021). Paripurna tersebut menjadi keputusan bersama antara Pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Nganjuk.
Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi. Selain itu, hadir pula kepala OPD terkait dan anggota DPRD Nganjuk. Sementara untuk protokol kesehatan (prokes) telah dilaksanakan sedemikian ketat dan lengkap.
Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dalam sambutannya, mengatakan, pendapat badan anggaran (banggar) dan fraksi-fraksi pada raperda APBD Tahun 2021 akan diproses. "Diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan perubahan APBD untuk tahun 2021," kata Marhaen Djumadi.
Marhaen mengungkapkan, masa pandemi Covid-19 ini telah memukul perekonomian. Hingga sumber pendapatan daerah mengalami penurunan. Sehingga, menurut dia, akan dilanjutkan penyesuaian belanja dengan sumber daya terbatas atau yang dimiliki. Usulan dan aspirasi dari pihak terkait itu, belum tertampung secara keseluruhan.
"Saran dan pendapat yang berupa pokok-pokok pikiran DPRD, yang perlu ditindaklanjuti akan menjadi kajian kita bersama,”ungkapnya.
Sementara, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan paripurna pengesahan dan penetapan Raperda DPRD Nganjuk, tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2021, ini sudah ditandatangani.
Selanjutnya, akan dikirim ke Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, untuk dievaluasi.
Perubahan kali ini, tidak begitu banyak. Kata Tatit, anggaran masih digunakan untuk penanganan Covid-19, kesehatan, vaksin dan lainya. Kemudian sisa anggaran itu, diprioritaskan ke infrastruktur. "Sisa-sisa yang masih ada ini munkin akan diprioritaskan untuk infrastruktur, terutama jalan," kata Tatit Heru Tjahjono.
Dana yang dianggarkan sekitar Rp 15 milyar untuk pembangunan jalan. Peruntukan infrastruktur dari anggaran itu, bila diprosentase sekitar 12 persen. "Jadi memang sedikit sekali untuk tahun ini,"ungkapnya.
Adapun dana tambahan, itu dari pusat yang merupakan dana investasi. Dana itu khusus, karena sudah ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan teknisnya.
Sementara pembahasan yang telat ini, diakuinya, karena ada sistem SIPD. "Sekarang itu rumit, jadi penatausahaan, jadi pembahasannya telat,” tuturnya.(*)
Reporter : Z. Abidin/adv
Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
.jpg)
