SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin, mentargetkan penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur bisa tuntas dalam tiga bulan kedepan atau hingga akhir 2021 ini. Untuk itu, dia meminta pada Pemprov Jatim, dan lima daerah tersebut agar bekerja keras.
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur sebagai rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2021, pada Kamis (30/9/2021). Rangkaian kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk memastikan pencapaian sasaran prioritas pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Bertempat di Gedung Negara Grahadi, kunjungan kerja Wapres diawali dengan rapat kerja bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Probolinggo, Bupati Bojonegoro, Bupati Lamongan, Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep. Dalam sambutannya Wapres mengapresiasi inisiatif dari Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini.
Ada beberapa program-program yang telah dilaksanakan seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, PKH Plus dan lainnya. Namun demikian Wapres mengingatkan bahwa tetap diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024.
Wapres meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di tahun 2021 menentukan lokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumberdaya. "Lima kabupaten yang masuk perioritas untuk tahun 2021 ini. Dari pertemuan, saya memperoleh gambaran dan langkah-langkah intervensi apa yang akan dilakukan pemerintah kabupaten dan daerah, dan kemudian juga provinsi serta bantuan dari pusat," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengikut sertakan kelompok swasta melalui kemitraan CSR-nya. 'Dari pertemuan yang saya dengarkan dari semua optimis di masing-masing kabupaten bisa menyelesaikan kemiskinan ekstremnya," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Warpres juga mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrem dan juga jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar.
Khusus untuk lima Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 265.180 rumah tangga. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa; Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa; Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa; Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa; serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.
Wapres juga menyampaikan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021 yang tinggal tersisa tiga bulan. Pemerintah telah berkomitmen untuk membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang ditetapkan di tahun 2021 ini.
Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021. Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
Sehubungan dengan itu, Wapres secara khusus meminta Gubernur Jawa Timur dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud, sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan.
Setelah melakukan rapat kerja dengan Gubernur dan para Bupati, Wapres menyempatkan untuk meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo. Kawasan ini rencananya menempati lahan seluas 148 hektar dari alokasi total kawasan industri 410 hektar. Kawasan ini diharapkan merupakan Kawasan Industri terintegrasi termasuk fasilitasi laboratorium sertifikasi halal. Visi dari penyiapan Kawasan Industri Halal adalah turut melibatkan usaha kecil menengah (UKM) agar terlibat dalam rantai pasok industri halal global.
Dalam kunjungan ke Kawan Industri Halal tersebut, Wapres juga ingin memastikan agar pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo beserta fasilitas pendukungnya segera dapat dirampungkan.
Pada kunjungan di KIH, Wapres juga turut meninjau hasil olahan produk halal provinsi jawa timur dan akan menyaksikan pelepasan ekspor produk halal berupa Aneka Krupuk dan Kripik ke Nagoya Jepang oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah mengatakan kemiskinan ekstrim di Bojonegoro ada 50.200. Dia menegaskan bahwa dalam tiga bulan Ini harus tuntas. "Maka kami sampaikan untuk datanya diberikan pada kami nanti kami akan Intervensi dengan cepat dan kami punya belanja tidak terduga," tandasnya.
Dana itulah yang nantinya akan digunakan sebagai bantuan tunai pada warga miskin ekstrim. "Akan kami sisir lagi karena ektrim itu bisa tidak punya rumah, rumah tidak layak, kurang gizi, dan kurang konsumsi. Dan akan kami sisir dalam tiga bulan ini akan tuntas," tandasnya.
Namun ketika ditanya berapa bantuan tunai yang ada diberikan pada tiap penerima, Bupati perempuan ini mengaku belum tahu karena masih dalam tahap pendataan dan penghitungan lebih lanjut. (ufi/ist)
.jpg)
.jpg)
