Masa Jabatan 13 Plt Eselon II di Pemkab Jember Kembali Diperpanjang

JEMBER (Lenteratoday) - Bupati Jember, Hendy Siswanto kembali memperpanjang status Pelaksana Tugas (Plt) untuk 13 pejabat Eselon 2 di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Ke-13 pejabat itu terdiri dari asisten, staf ahli, kepala dinas dan kepala badan.

Selain itu, pejabat yang termasuk yang masa jabatan diperpanjang adalah Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, M. Djamil yang sebelumnya mendapat sorotan tajam soal dana pemakaman covid19.

Menurut Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Sukowinarno, soal perpanjangan status Plt tersebut merupakan yang ketiga kalinya sejak Hendy pertama kali menetapkan jabatan Plt. Padahal, sesuai regulasi, jabatan Plt hanya bisa diperpanjang maksimal 2 kali. "Ada semacam diskresi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perpanjangan jabatan Plt untuk 13 pejabat tersebut," kata Sukowinarno, Rabu (15/9/2021).

Dia menambahkan, alasan lain yakni berdasarkan kondisi birokrasi yang masih bermasalah sejak awal Hendy dilantik. Terkait pernyataan Hendy yang akan mencopot Djamil dari jabatan Plt Kepala BPBD Jember akibat kisruh honor pemakaman jenazah Covid-19, Suko menyampaikan bahwa Bupati sudah mengevaluasi kinerja yang bersangkutan. "Soal itu pak Bupati tetap menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan," katanya.

Sekedar diketahui, mayoritas kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember berstatus sebagai pelaksana tugas (Plt). Bupati Jember Hendy Siswanto pun diminta segera melantik pejabat definitif. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat Plt seperti Dinsos, Dispendik, Disparbud, Dishub, Dinas PU Binar marga, Inspektorat, Dinas Pertanian dan lainnya. “Bupati sudah seharusnya segera mendefinitifkan jabatan kepala OPD yang dinilai mampu dan profesional di bidangnya,” kata Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember Dogol Mulyono dalam rapat paripurna belum lama ini.

Diharapkan dengan begitu agar layanan publik berjalan lancar, tidak menjerumuskan kerja bupati ke hal yang salah dan berdampak hukum. Selain itu, agar dinas mampu menyerap anggaran dengan baik. (mok)