BERBAGAI negara tengah berjuang mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap COVID-19 di wilayahnya masing-masing, termasuk Indonesia di dalamnya. Mulai dari memassifkan vaksinasi, memperketat protokol kesehatan (prokes), dan sebagainya.
Hal ini menjadikan herd immunity sebagai istilah populer yang sering Anda dengar sejak pandemi COVID-19 melanda. Padahal istilah ini sebenarnya telah dikenal lama dan berkaitan erat dengan cakupan imunisasi atau vaksinasi.
Berdasarkan sumber Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal dengan World Healthy Organization (WHO) menjabarkan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya.
Sebagai informasi dari WHO, salaj satu cara mencapai herd immunity COVID-19 yaitu dengan vaksinasi. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi yang akan melawan penyakit. Hal yang terpenting adalah vaksin bekerja tanpa membuat kita sakit. Orang yang divaksinasi dilindungi dari penyakit sehingga bisa memutus rantai penularan.
Untuk mencapai herd immunity COVID-19, sebagian besar populasi perlu divaksinasi. Hal tersebut diharapkan bisa menurunkan jumlah keseluruhan virus COVID-19 yang dapat menyebar di seluruh populasi.
Sebab, salah satu tujuan bekerja menuju kekebalan kelompok adalah untuk menjaga kelompok rentan yang tidak dapat divaksinasi (misalnya karena kondisi kesehatan seperti reaksi alergi terhadap vaksin) aman dan terlindungi dari penyakit.
Prosentase orang yang perlu kebal untuk mencapai kekebalan kelompok bervariasi untuk setiap penyakit. Menilik dari kasus penyakit campak, kekebalan kawanan terhadap campak membutuhkan sekitar 95 persen populasi untuk divaksinasi. Lima persen sisanya akan dilindungi oleh fakta bahwa campak tidak akan menyebar di antara mereka yang divaksinasi.
Sementara untuk penyakit polio, ambang batasnya kekebalan masyarakat sekitar 80 persen.
Melihat asa mewujudkan herd immunity ini pun diikuti kepala daerah-kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam berbagai kesempatan disampaikan harapan dan target herd immunity di Jawa Timur dengan minimal 70% Warga Jatim tervaksinasi. Jika ini tercapai maka bisa menjadi kado terindah bagi Negara Indonesia yang akan memperingati usia ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021.
Memang kalau dilihat mewujudkan herd immunity itu ibaratnya cerita proyek membangun 1.000 candi kebut semalam seperti dalam kisah Roro Jongrang. Lantas bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengejar herd immunity?
Sinergitas dan Kolaborasi
Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan herd immunity tersebut. Diantaranya percepatan vaksinasi terus dimasifkan pemerintah provinsi bersama Forkopimda Jawa Timur dan berbagai elemen strategis, serta melibatkan secara aktif pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi remaja berusia 12-17 tahun.
Bahkan Khofifah maupun Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun terjun langsung meninjau sekaligus memastikan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan menyentuh berbagai daerah.
Mulai dari ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, perguruan tinggi-perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan, Pulau Bawean, hingga daerah dengan komunitas tertentu yang dilaksanakan vaksinasi door to door.
Sebut saja SMA Negeri 5 Surabaya, SMA Negeri 6 Surabaya, SMA Trimurti Surabaya, SMK Negeri 4 Mojokerto, ITS, UNESA, UNEJ, UMM, UINSA, Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo, Halaman Gelora Pancasila, dan sebagainya.
Hampir di setiap kesempatan pelaksanaan vaksinasi, Khofifah mendapatkan dukungan dan kehadiran dari Forkopimda Jatim seperti Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II, Kajati Jatim, Kabinda Jatim. Panglima TNI dan Kapolri juga ikut turun menyaksikan pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur.
Dari tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi tersebut disiapkan dosis vaksin yang bervariasi. Ada yang 2.500, 5.000 atau 10.500 vaksin.
Berdasarkan data dashboard Kemenkes/KCPEN per 9 Agustus 2021, capaian vaksinasi dosis pertama COVID-19 di Jatim mencapai 7.960.751 orang. Sementara capaian vaksinasi dosis kedua COVID-19 di Jatim mencapai 3.619.554 orang.
Melihat hal tersebut, sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci sukses percepatan layanan vaksinasi bagi masyarakat di Jawa Timur. Karenanya, maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai elemen strategis atau stakeholder tentunya akan mempercepat capaian vaksinasi di Jawa Timur.
Wujud dari sinergitas dan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi atau private sector, dan media. Perguruan tinggi, private sector bisa menyiapkan tempat dan kegiatan vaksinasi, Pemprov Jatim menyiapkan dosis vaksin, sementara pemerintah kabupaten/kota bisa menyiapkan tenaga kesehatan dan tenaga vaksinator.
Meski demikian perlu diingat juga berdasarkan berbagai sumber yang ada, masyarakat tidak boleh kendor terhadap protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi. Sebab, sudah divaksin bukan tidak kebal COVID-19.
Mencapai herd immunity dengan vaksin yang aman dan efektif membuat penyakit lebih jarang terjadi dan menyelamatkan nyawa. Sehingga tidak hanya kuantitas yang dikejar dalam mewujudkan herd immunity akan tetapi kualitasnya pasca mendapatkan vaksinasi. Herd immunity dapat tercapai, harapan Bangsa Indonesia semakin menemukan titik terang.(*)
Penulis : I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom
(Pranata Humas Ahli Pertama Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Jatim)
.jpg)
.jpg)