Kendalikan Harga Barang, DPRD DKI : Dinas Ketahanan Pangan Harusnya Kerjasama dengan BUMD

JAKARTA (Lenteratoday) -  Berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD, harga pangan di sepanjang tahun 2020 terpantau tidak stabil. Untuk mengantisipasi hal yang sama terulang lagi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) wajib menjalin kerjasama dengan BUMD terkait.

Ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, dalam rapat dewan  di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/4). “Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) harusnya bisa menjalin kerjasama dengan BUMD terkait, seperti PT Food Station Tjipinang, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya, agar dapat memantau dan mengendalikan antara persediaan dan permintaan barang,” tutur Abdul Aziz.

“Kami melihat bahwa memang banyak hal yang perlu diperbaiki DKPKP terutama kestabilan harga pangan, karena itu kami mendorong agar bersimultan dengan seluruh BUMD pangan untuk saling mendukung satu sama lain,” ujarnya

Abdul Aziz melihat adanya lonjakan harga karena ketersediaan stok pangan menipis namun tingginya permintaan pasar. Ia berharap DKPKP serta tiga BUMD tersebut dapat memperluas gudang penyimpanan stok sehingga stabilitas pangan dan harga dapat terkontrol dengan baik, terlebih disaat bulan suci ramadan yang mendekati Hari Raya Idul Fitri, dimana permintaan pasti melonjak.

“Kestabilan ini tergantung pada penyimpanan, kami lihat saat ini masih kurangnya storage. Contoh saja harga daging melonjak, padahal ini bisa diantisipasi kalau punya penyimpanan yang cukup, jadi ketika permintaan naik, maka kita bisa mengeluarkan simpanan yang dimiliki. Kuantitas ada, kualitas pun baik,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, pihaknya sudah berupaya untuk menstabilkan ketersediaan pangan dimasa pandemi Covid-19 dengan bekerjasama dengan beberapa daerah.

“Kita terus melakukan berbagai upaya kerjasama daerah, misalnya dengan Cilacap untuk pengadaan beras. Juga dengan Blitar untuk pengadaan telur,” ucapnya.

Dengan hal itu, Sri yakin bukan hanya pasokan pangan untuk DKI yang terpenuhi, namun juga dapat mensejahterakan para petani dan peternak di daerah tersebut. “Itu akan terus kita lakukan agar pasokan pangan dan harga tadi juga bisa kita kendalikan,” tandasnya. (ist)