SURABAYA (Lenteratoday) - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen untuk mengintervensi masyarakat Surabaya berpenghasilan rendah. Bantuan dari intervensi ini ditargetkan akan mulai April mendatang.
Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, Eri membtuhkan sinergitas data yang akurat dari RT, RW, Kelurahan hingga Kecamatan. Untuk itu, Eri mengumpul beberapa lurah dari kecematan Kenjeran, Senin (15/3/2021) pagi.
Dalam kesempatan itu, Eri menegaskan untuk mensukseskan program tersebut, maka dia membutuhkan bantuan dari para lurah khusus dalam hal data. “Yang pertama adalah terkait dengan data penduduk. Saya minta RT, RW, lurah dan para camat untuk mendata siapa-siapa saja yang memang perlu dibantu jadi intervensinya tepat sasaran," ujar Eri Cahyadi setelah melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan Kenjeran, Senin (15/3/2021).
Eri Cahyadi mengatakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah dirubah total dan diganti dengan data yang baru. Targetnya data tersebut rampung minggu depan.
“Bagaimana kita bisa intervensi kalau datanya tidak pas, mangkanya data yang MBR kemarin tak ilangi kabeh. Datanya sudah baru mangkanya saya minta minggu depan selesai. Saya minta ke RT RW, pendapatanya per keluarga dimasukan ke data baru. Jadi pendapatannya per keluarga berapa yang sudah bekerja siapa, yang belum bekerja siapa,” jelasnya.
Eri menargetkan, intervensi yang dilakukan dapat berjalan awal bulan April. Sehingga nantinya tidak ada yang tidak tepat sasaran. Sebab data sudah diperbarui semua. “Saya selalu katakan kerja itu by data. Data yang masuk akan menjadi tanggung jawab RT RW lurah camat,” jelasnya.
Tak hanya intervensi yang dipastikan tepat sasaran pada bulan April mendatang, Eri juga meminta kepada lurah dan camat jika ada tenaga kontrak di lingkungan pemerintah utamakan yang ber KTP Surabaya.
“Yang perlu saya sampaikan tenaga-tenaga kontrak yang masuk harus orang Surabaya. Wong Surabaya akeh seng gorong kerjo,” ujarnya.
Lusa, Eri akan segera menandatangani kontrak dengan BPJS terkait fasilitas layanan kesehatan yang akan diberikan. Dengan demikian, nantinya bagi warga yang ber KTP Surabaya jika ingin berobat hanya perlu menunjukan KTP saja.
“Rabu nanti akan tanda tangan kontrak dengan BPJS. Untuk itu dibutuhkan sinkronisasi data yang benar,” katanya.
Diharapkan pendataan ulang untuk MBR ini dapat mengelompokan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak disamaratakan.
“Dinas Sosial itu ada yang namanya desil satu, dua, tiga. Harusnya penentuan desil ini berbeda, misal desil satu seng paling parah itu dapat rusun, kita punya jangka waktu berapa tahun harus lepas dari desil satu. Insya Allah kalau sistem itu berjalan pejabat gak isok dolenan (mainan) kalau penyamarataan desil, tidak bisa, engkok yang desil satu tambah parah,” pungkasnya. (Ard)
.jpg)
.jpg)
