NGANJUK (Lenteratoday) - Untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan keluarga, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk memerlukan data keluarga setempat yang akurat. Demi tujuan tersebut, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk akan melakukan pendataan keluarga di Kabupaten Nganjuk.
Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Inayati Dyah Pratiwi mengatakan, program pendataan keluarga merupakan kegiatan rutin lima tahunan yang diselenggarakan BKKBN.
Program kegiatan itu sendiri tertuang dalam UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program ini sendiri sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
"Sebagai persiapan, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan orientasi bagi supervisor untuk kegiatan pendataan keluarga tersebut," kata Inayati Dyah Pratiwi, Selasa (9/3/2021).
Untuk program Pendataan Keluarga tahun 2021, dikatakan Inayati, BKKBN memasukkan indikator baru. Dimana Indikator itu akan digunakan untuk mengukur indeks pembangunan keluarga dan stunting. Dengan harapan dapat digunakan sebagai sumber daya informasi.
"Hal itupun juga sebagai program atau dukungan maupun intervensi oleh pemerintah. Serta mengakomodir kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pengembangan SDM Indonesia, dan pengentasan keluarga dari kemiskinan dan ketertinggalan," ucap Inayati.
Pendataan keluarga itu seharusnya dilakukan pada 2020 lalu. Namun karena pandemi COVID-19, maka baru terlaksana pada tahun 2021 ini.
Pelaksanaannya sendiri mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 dengan dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan pendataan secara langsung, dan kedua, secara online melalui aplikasi yang ada pada gawai.
"Setidaknya ada 2.614 kader supervisor yang akan terlibat. Mereka tersebar di seluruh Kabupaten Nganjuk.
Di setiap kelurahan dan desa akan ada seorang supervisor. Di Kecamatan Nganjuk Kota sendiri ada 15 supervisor. Mereka dibagi pada 13 kelurahan dan dua desa. Para supervisor yang akan bekerja akan dibekali alat pelindung diri (APD). Seperti masker, hand sanitizer dan pemberian vaksin agar terhindar dari paparan virus COVID-19," tutur Inayati Dyah Pratiwi.(ist)
.jpg)
.jpg)
