JEMBER (Lenteratoday)-Pemelintiran surat Dirjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri M Ardian berbuntut panjang. Sekretaris Daerah Pemkab Jember, Mirfano bahkan ditelepon pemerintah pusat yang menyatakan prihatin surat resminya justru dipolitisasi untuk menjatuhkan kinerja Wabup Kiai Muqit ketika menjalankan perintah Kemendagri saat menjabat Plt Bupati Jember.
"Tadi saya ditelpon Pak Dirjen, beliau yang menghubungi saya, bukan saya yang menghubungi beliau. Beliau menjelaskan ada dua hal, pertama adalah surat Dirjen BKD Kemendagri telah dipolitisasi, beliau prihatin.
Jadi kalau ingin memahami surat itu, harus dibaca dan dimengerti secara utuh, jangan setengah-setengah. Kalau di-crop setengah-setengah, maka persepsinya akan jauh berbeda," kata Sekda Mirfano, Rabu (23/12/2020).
Sekda Mirfano juga mengatakan sebenarnya ada yang krusial lagi yaitu, "Beliau menegaskan bahwa, kalau sudah ada perintah dalam bentuk rekomendasi Mendagri dan kemudian dilaksanakan, maka itu sah. Sekali lagi, beliau mengatakan, itu sudah sah," tandasnya.
Sekda Mirfano juga melanjutkan, ada pesan khusus soal APBD Jember yang diharapkan jangan terus-terusan berwujud Perkada APBD. "Poin kedua, beliau titip pada kami, kepada saya, agar APBD 2021 jangan lagi Perkada. Karena menurut beliau, jika Perkada maka tidak akan ada check and balances. Beliau berharap agar kami semua menjaga agar APBD Jember bisa dibahas dalam bentuk Peraturan Daerah, dan bukan Perkada," pungkasnya.
Soal kasus pemelintiran dan politisasi Surat Resmi Dirjen BKD Kemendagri sebelumnya juga disesalkan oleh Ketua DPRD Jember. Pemelintiran dan politisasi dari kroni Bupati Faida dianggap meresahkan dan bisa memecah persatuan dan kerukunan masyarakat Jember pasca Pilkada Jember 2020.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi setelah berkomunikasi via ponsel dengan Ardian. “Iya, saya mendapat telfon dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Mohammad Ardian Rabu pagi. Ardian minta agar suratnya kepada Gubenur Jawa Timur tentang persoalan di Jember tidak didistorsi untuk kepentingan lain,” kata Ketua DPRD Jember Itqon, Rabu 23 Desember 2020.
Bahkan untuk memastikan isi surat tersebut lanjut Itqon, dirinya menelfon langsung Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Komedi, selaku pembuat surat. “Jadi pak Komedi juga menjelaskan, isi surat tersebut hanya menjelaskan jika terjadi kekosongan dalam jabatan BPKAD, maka bupati diminta segera mengangkat Plt. Tetapi jika tidak terjadi kekosongan maka surat tersebut bisa diabaikan,” terangnya.
Kata Itqon, Komedi minta agar isi surat tidak dibaca dan dipahami sepotong-sepotong dan tekstual. Apalagi bobot surat masih lebih rendah dibanding surat Perintah Hasil Riksus Kemendagri. Dirjen BKD menegaskan juga agar surat itu tidak dikaitkan langsung dengan persoalan KSOTK di Pemkab Jember yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Wabup Kiai Muqit ketika menjabat Plt Bupati Jember. (mok)
.jpg)
.jpg)
