Jakarta - Dinilai telah berhasil membangun zonaintegritas secara massif sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dariKorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk enam unit layanan,Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat penghargaan sebagaiPemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiPublik (KemenPAN RB).
Khofifah dinilaimemiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelolapemerintahan yang bersih, baik dan transparan. Sehingga, dalam hal zonaintegritas ini, Jatim merupakan pemprov penerima penghargaan terbanyak dariseluruh pemerintah provinsi di Indonesia.
Selain GubernurJatim, penghargaan dari KemenPAN RB ini juga diberikan pada 13 pimpinankementerian/lembaga/pemda yang dilakukan di Birawa Assembly Hall, HotelBidakara Jakarta, Selasa (10/12). Penghargaan diserahkan langsung oleh WakilPresiden Ma'ruf Amin didampingi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.
Untuk diketahui, WBK/WBBMmerupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yangpimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsiserta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Tahun 2019,Pemerintah Provinsi Jawa Timur pertama kalinya meraih penghargaan WBK KemenPANRB.
Enam unit kerjaPemprov Jatim berhak menyandang predikat WBK yaitu UPT Pengelolaan PendapatanDaerah Jombang Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, UPT Pengujian SertifikasiMutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember Disperindag Prov. Jatim, UPT Pengawasandan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.Jatim. Selanjutnya, UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja DisnakertransProv. Jatim, RSU Haji Surabaya, dan RSU Jiwa Menur Surabaya.
"Penghargaanini merupakan buah dari komitmen Pemprov Jatim menciptakan tata kelolapemerintahan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transparan-Akuntable-Responsive(CETTAR). Saya ucapkan terimakasih kepada unit kerja yang berhasil meraih predikatWBK, semoga ini bisa memotivasi dan diikuti oleh unit kerja lainnya. Semogamasyarakat Jawa Timur makin mudah mengakses berbagai layanan publik ,"ungkap Khofifah di Jakarta.
Menurut Khofifah,penghargaan WBK merupakan pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 21tahun reformasi. Khofifah mengatakan, Oktober lalu Laporan Keuangan PemprovJatim juga mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BadanPemeriksa Keuangan (BPK). "RaihanWBK ini berseiring dengan status WTP tersebut. Setelah ini Pemprov Jatimmenargetkan predikat sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),"ujarnya.
Kedapan Khofifah akanmenjadi enam unit kerja yang meraih WBK itu sebagai contoh atau role model bagiinstansi lainnya di lingkungan Pemprov Jatim. Ia berharap setelah ini seluruhunit kerja Pemprov Jatim menumbuhkan suasana kompetisi untuk bergerak menujuperubahan dan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, lebih bersih, lebihcepat dan lebih berkualitas dari sisi pelayanan.
"Dalamimplementasi WBK, dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai kepala daerahbeserta seluruh jajarannya. Yang ditunjang dengan manajemen perubahan, penataantatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja," paparnya.
Khofifah yakinmelalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur dilingkungan Pemprov Jatim, akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yangbaik dan bersih (good and clean governance) sehingga kesejahteraan dapatdirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur. (ist/ufi)
.jpg)
