JAKARTA (Lenteratoday) – Bola panas kabar keberadaan uang commitment fee mulai menggelinding. DPRD DKI Jakarta meminta dana commitment fee Formula E yang diduga diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) senilai Rp560 miliar dikembalikan.
Tak tanggung-tanggung, permintaan ini dialamatkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil rakyat ini ingin supaya BPK memperdalam keberadaan aliran dana commitment fee Formula E, dan dana tersebut segera dikembalikan supaya tidak menyalahi ketentuan.
"Kami meminta agar BPK melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran-anggaran Formula E," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2020.
Anggara mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan kronologi yang jelas beserta bukti fisik terkait pengembalian uang commitment fee tersebut. Seperti surat-surat korespondensi, catatan rapat, hasil negosiasi, atau dokumen lain yang membahas pengembalian dana tersebut.
"Kami meminta agar Anies mengatakan terus terang kepada warga Jakarta dan memberikan penjelasan yang gamblang," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Selain itu, Anggara melontarkan kritikan karena Anies tidak membahas isu anggaran Formula E dalam pidato jawaban Raperda Perubahan APBD 2020 pada Jumat, 6 November 2020. Padahal, Pemprov DKI sudah membayar commitment fee Formula E Rp360 miliar untuk 2020 menggunakan APBD 2019.
Dana Commitment fee untuk 2021 juga telah dibayarkan sebanyak Rp200 miliar menggunakan APBD 2020. "Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab," ucap dia.
Besarnya anggaran commitment fee, kata Anggara, ironis lantaran APBD 2020 DKI defisit menjadi Rp63,23 triliun dari jumlah semula sebesar Rp87,95 triliun. Sehingga banyak program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.(ST1)
.jpg)
.jpg)