JAKARTA (Lenteratoday)-Pemerintah mulai keberatan untuk mensuplai dan mensubsidi masyarakat dengan bantuan tunai. Tahun 2021, pemerintah berencana mengurangi subsidi bantuan tunai bagi masyarakat.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, pihaknya akan mengurangi jumlah bantuan sosial tunai (BST) yang dilakukan selama ini. Menurutnya, pemerintah tidak akan semasif tahun ini. “Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini," katanya.
Juliari menuturkan, untuk tahun depan Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Karena fokus dari pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,”ucapnya.
Maka, untuk program bantuan-bantuan tunai kepada masyarakat menengah kebawah kemungkinan akan sedikit berkurang jatahnya. Seperti yang diketahui, program pengadaan vaksin akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karenanya, anggaran untuk bantuan sosial akan dikurangi.
“Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,”ujarnya lagi.
Ia menjelaskan bahwa program BST bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 akan tetap dilanjutkan oleh Pemerintah. Namun program tersebut hanya sampai pertengahan tahun 2021.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” papar dia.
Bansos 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Sedangkan bansos lain seperti Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain, lanjut Mansos, untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun dia mengatakan, hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden.
Meskipun demikian, Juliari memastikan bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako akan tetap ada dan dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Menurutnya, Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. “Kalau program PKH tetap berjalan dengan normal,” ucapnya.
Sementara untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30.4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18.5 juta KPM dengan anggaran Rp44.7 triliun.
Selain itu, ujar Juliari, pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021. Di antaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya. (ST1)
.jpg)
.jpg)
