Jember - Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Kabupaten (Bapekab) Jember Ahmad Imam Fauzi akhirnya dijatuhi sanksi oleh Pemprov Jatim. Hal itu buntut dari pernyataan Fauzi yang menilai Gubernur Jatim lalai yang berakibat keterlambatan pembahasan APBD Jember.
Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto saat kunjungan kerja di Pemprov Jatim menyampaikan, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Kepala Bapekab Jember Ahmad Imam Fauzi dijatuhi sanksi.
"Sanksi berupa penurunan pangkat serta di copot dari jabatannya. Sedangkan sanksi untuk bupati nonaktif Faida, kini juga sudah proses diusulkan ke Mendagri," kata David saat dikonfirmasi media, Kamis (15/10/2020).
Politisi Partai Nasdem ini juga menjelaskan, saat ini ada 2 Tim dari DPRD Jember yang berangkat ke Pemprov Jatim di Surabaya. Tim pertama menemui DPRD Jatim untuk rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Jatim membahas soal surat Kemendagri. Selanjutnya Tim Kedua menemui pejabat Pemprov Jawa Timur dalam rangka koordinasi khusus soal sanksi yang dijatuhkan kepada bupati non aktif pasca turunnya Surat Kemendagri soal penataan birokrasi.
"Pak Sekda Pemprov Jatim sudah menemui perwakilan anggota DPRD Jember, selanjutnya Gubernur juga sudah berkirim surat kepada Mendagri terkait sanksi terhadap bupati Jember non aktif," ujarnya. Surat tersebut pada intinya membenarkan telah terjadinya pelanggaran penataan dan pengelolaan birokrasi di Pemkab Jember dan selanjutnya meminta Mendagri menjatuhkan sanksi tegas hingga pemberhentian sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami DPRD Jember menyampaikan terima kasih karena Pemprov Jatim telah memberikan atensi yang cukup besar terhadap kelangsungan pemerintahan kabupaten Jember," ujarnya. DPRD Jember kedepan juga mendorong agar Pemprov Jawa Timur terus berkoordinasi intensif dengan Mendagri terkait sanksi kepada Bupati Jember non aktif. (mok)
.jpg)
.jpg)
