Jatim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari KI Pusat

Jatim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari KIPusat

Jakarta– Keterbukaan informasi yang dilakukan Pemprov Jatim membuahkan hasil dengan memperolehPenghargaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (BP)Tahun 2019 dengan kualifikasi 'Badan Publik Menuju Informatif' dari KomisiInformasi (KI) Pusat Republik Indonesia.

Penghargaanyang diterima Pemprov Jatim ini lebih baik dibandingkan tahun lalu, dimana adapeningkatan satu kelas yang dulunya kualifikasi cukup informatif sekarang menjadimenuju informatif. Peningkatan itu merupakan bukti adanya peningkatanketerbukaan informasi publik di Jatim.

Penghargaanberupa piagam diserahkan langsung oleh Ketua KI Pusat, Gede Narayana kepadaGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan disaksikan oleh Wakil PresidenRI, Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dan Menteri Komunikasi dan Informatika JohnnyGerard Plate, S.E. di Istana Wakil Presiden, Jl. Kebun Sirih no. 14, Jakarta,Kamis (21/11) pagi.

SelainPemprov Jatim, juga ada wakil Jatim lainnya, seperti Badan Pengambangan WilayahSurabaya-Madura (BPWS) yang mendapatkan penghargaan kategori Badan PublikLembaga Non Struktural. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Brawijayadan Universitas Negeri Malang masing-masing berhasil masuk dalam kategoriInformatif dan Menuju Informatif.

"Untukmewujudkan kepercayaan kepada badan publik, tentunya mustahil tanpa adanyaupaya keterbukaan dan transparansi," kata Wapres Ma'ruf Amin. Karenanya,Ma’ruf Amin mendorong semua komisioner bisa menciptakan cara kerja yang cerdasdan inovatif guna meningkatkan kepatuhan budaya publik.

"Harusmakin singkat waktu yang diperlukan masyarakat untuk mengakses informasi baikdari segi relevansi, akurasi maupun sumber informasi, karena masyarakat berhakmenerima informasi yang  akurat danbenar," tegasnya.

Sementaraitu, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana menyampaikan bahwa berdasarkanhasil monev yang dilakukannya pada 2019, bahwa sebanyak 189 BP yang “TidakInformatif”. Dirinya berharap kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayananinformasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jikapimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publiksebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayananinformasi terbaik kepada publik,” katanya.

Penghargaanjuga diberikan kepada puluhan badan publik baik pemerintahan, kementerian,lembaga negara non kementerian, partai politik, BUMN hingga perguruan tinggidari seluruh Indonesia. (ufi)