Dugaan 178 Peserta PPDS Unair Keracunan, Komisi E Jatim Desak Seleksi Catering Diperketat

SURABAYA (Lentera) – Dugaan keracunan yang menimpa 178 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) menjadi perhatian Komisi E DPRD Jawa Timur.  Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Puguh Wiji Pamungkas, meminta seleksi penyedia makanan dari pihak luar diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Peristiwa tersebut terjadi saat para peserta mengikuti kegiatan Pra-pendidikan di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr Soetomo Surabaya, Senin lalu.

Puguh mengungkapkan evaluasi perlu dilakukan oleh penyelenggara kesehatan setelah insiden tersebut. Menurutnya, RSUD Dr Soetomo selaku penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Insiden ini harus menjadi pengingat bagi RSUD Dr Soetomo selaku penyelenggara pendidikan profesi dokter spesialis untuk meningkatkan kewaspadaan,” ungkap Puguh sapaan akrabnya, Rabu (30/09/2026).

Politikus PKS tersebut menilai peningkatan standar seleksi penyedia makanan dari eksternal perlu dilakukan lebih cermat dan ketat.

“Seleksi dan uji laboratorium terhadap catering atau penyedia makanan dari pihak luar harus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di lingkungan institusi kesehatan,” jelasnya.

Kendati pihak penyelenggara sudah memberikan klarifikasi bahwa penyedia makanan bukan berasal dari internal RSUD Dr Soetomo, Puguh tetap mendesak agar peristiwa tersebut diusut tuntas khususnya kepada penyedia makanan untuk bertanggungjawab.

“Pihak penyedia makanan (catering) yang menyediakan konsumsi bagi peserta PPDS diminta untuk diusut tuntas dan diberikan sanksi serta diminta pertanggungjawaban hukum atas insiden yang sangat membahayakan ini,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (29/09/2026).

Puguh juga mengapresiasi langkah cepat RSUD Dr Soetomo dengan melakukan penangangan dan uji laborotorium berkoordinasi dengan puslbfor Polda Jatim untuk mengambil sampel dari masing-masing korban keracunan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

Menurutnya, sungguh ironis apabila sebuah institusi kesehatan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai higienitas justru menjadi tempat terjadinya sumber penyebab keracunan bagi tenaga medisnya sendiri. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi