Gubernur Khofifah Turun Langsung Distribusikan Bantuan Air Bersih ke Dusun Bulu Lamongan

LAMONGAN (Lentera) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memastikan masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya terutama air bersih selama puncak musim kemarau. 

Gubernur Khofifah bahkan menyalurkan langsung bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jumat (18/9/2026). 

Di Dusun Bulu, sebanyak 105 keluarga atau 590 jiwa terdampak kekeringan mendapatkan dukungan distribusi air bersih beserta sarana penampungan. 

Kali ini, Pemprov Jatim menyiapkan empat truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter, tiga unit tandon, dua tandon lipat, serta 100 jeriken.

Khofifah mengatakan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terdampak kekeringan merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Dukungan Pemprov Jatim sekaligus menjadi penguatan terhadap penanganan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten.

"Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pemerintah provinsi terus membersamai pemerintah kabupaten untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujar Khofifah.

Menurutnya, sarana penampungan menjadi bagian penting dari dukungan tersebut. Selain memastikan air bersih dapat didistribusikan, keberadaan tandon dan jeriken memungkinkan masyarakat menyimpan air sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk kebutuhan rumah tangga.

"Jadi bukan hanya dropping airnya, tetapi juga kita siapkan tempat penampungannya. Dengan begitu, ketika air datang, masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan," katanya.

Dukungan di Dusun Bulu merupakan bagian dari penanganan kekeringan yang lebih luas di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data hingga saat ini, sebanyak 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa terdampak kekeringan di 10 kecamatan.

Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Sarirejo sebanyak 957 jiwa, Bluluk 2.029 jiwa, Pucuk 598 jiwa, Karangbinangun 2.384 jiwa, Glagah 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, Modo 2.189 jiwa, Sambeng 434 jiwa, Kembangbahu 240 jiwa, dan Mantup 590 jiwa.

Untuk memperkuat penanganan di Lamongan, Pemprov Jatim telah memberikan dukungan anggaran distribusi air bersih sebesar Rp61.419.700 untuk 126 rit. Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan sarana penampungan berupa 70 unit tandon dan 150 jeriken.

Gubernur Khofifah menjelaskan, intervensi Pemprov Jatim tersebut merupakan upaya untuk melapisi sekaligus memperkuat langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Terlebih, hingga 17 September 2026 terdapat 24 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status darurat kekeringan.

"Jadi ada 24 kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan SK kedaruratan karena kekeringan ini. Maka sebetulnya kehadiran Pemprov itu mensubstitusi, melapisi apa yang sudah dilakukan oleh para bupati dan wali kota. Jadi yang sudah dilakukan Pak Bupati Lamongan, kita memberikan pelapisan," jelasnya.

Selain distribusi air bersih, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika ditemukan pergerakan awan yang berpotensi menghasilkan hujan di wilayah tertentu.

"Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan," kata Khofifah.

Namun, menurut Khofifah, penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan dropping air maupun rekayasa cuaca. Diperlukan langkah yang lebih strategis dengan mengidentifikasi sumber-sumber air terdekat yang memungkinkan untuk diakses dan dialirkan menuju wilayah yang mengalami kekeringan.

Karena itu, Pemprov Jatim mendorong pemetaan potensi sumber air baru, termasuk kemungkinan pembangunan sumur bor maupun pengembangan sistem pengaliran dari sumber air yang berada di kawasan lain.

"Bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses," ujarnya.

Khofifah menyebut, Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jatim terus melakukan berbagai upaya untuk menemukan dan mengembangkan sumber air yang dapat dimanfaatkan bagi wilayah yang mengalami maupun berpotensi mengalami kekeringan.

Dalam kunjungannya ke Lamongan, salah satu potensi sumber air yang berada sekitar lima kilometer dari Dusun Bulu juga akan dilihat lebih lanjut kemungkinan pemanfaatannya. Namun, upaya tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masing-masing wilayah.

"Tadi disampaikan Pak Bupati, kira-kira ada lima kilo dari sini akan dilihat oleh beliau potensi kemungkinan bisa ditarik ke daerah ini. Ada yang potensinya lumayan, tapi kemudian desa di tempat sumber air itu keberatan sehingga tidak jadi ditarik airnya. Jadi masing-masing punya spesifikasi," ungkapnya.

Menurut Khofifah, opsi lain yang terus dimaksimalkan adalah pengeboran sumur pada titik-titik yang memiliki potensi sumber air. Ia mengakui, kondisi geologis setiap wilayah membuat hasil pengeboran tidak selalu sama.

"Ada titik yang saya baru kunjungi kira-kira dua minggu lalu, tapi tiga tahun lalu saya sudah ke situ. Jadi sudah dibor sampai 200 meter, ketemunya batu, sudah sampai 19 mata bor itu putus. Artinya ada kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi juga ada yang 90 meter ketemu air," tuturnya.

Selain sumur bor, Pemprov Jatim juga melihat potensi pengembangan sistem pengaliran air dari kawasan yang memiliki sumber air menuju wilayah yang membutuhkan. Opsi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi geografis serta kelayakan teknis masing-masing wilayah.

"Ada juga yang dari gunung bisa ditarik seperti dari Arjuna bisa ditarik ke Singosari dan seterusnya. Jadi opsi untuk bisa mengidentifikasi sumber-sumber terdekat, termasuk di dalamnya adalah melakukan pengeboran sumur di daerah yang potensial, kita akan maksimalkan ikhtiar itu," tegas Khofifah.

Hingga saat ini, sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah melaksanakan dropping air bersih sebagai respons terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan akses air. Ke-22 kabupaten tersebut meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, dan Sampang.

Khofifah menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta masyarakat. Respons cepat tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, namun secara bersamaan perlu disiapkan solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki ketahanan air yang lebih kuat.

Ia berharap dukungan air bersih dan sarana penampungan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat Dusun Bulu serta warga Lamongan lainnya yang terdampak kekeringan.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ikhtiar bersama, pemerintah hadir, dan mudah-mudahan segera turun hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Lutfiyu Handi