SURABAYA (Lentera)– Sebanyak 1.360 RW di seluruh Kota Surabaya mulai mengikuti Lomba Kampung Pancasila 2026. Program yang resmi dibuka Kamis (17/9/2026) malam itu tidak hanya menilai kondisi lingkungan, tetapi juga menekankan gotong royong, pemberdayaan ekonomi warga, toleransi, serta kemampuan masyarakat menyelesaikan persoalan di wilayahnya.
Pembukaan ditandai dengan tabuhan kentongan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan pengurus RW di Balai Kota Surabaya.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tersebut. Menurutnya, program itu dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata, termasuk kepedulian terhadap lingkungan.
"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan kampung yang bersih, sehat, hijau dan berkelanjutan. Dimulai dari hal sederhana yaitu mengurangi dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta mengolah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai,” ujarnya dikutip Jumat (18/9/2026).
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Lomba Kampung Pancasila tidak dimaksudkan sekadar menjadi kompetisi antarkampung. Menurutnya, program tersebut harus menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Kemajuan Surabaya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah kota, tetapi juga oleh keterlibatan warga, RT, RW, dan LPMK dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
"Surabaya bisa maju bukan karena wali kotanya, melainkan karena warga, Ketua RT, RW, dan LPMK yang menopangnya dengan nilai gotong royong. Jika hari ini masih ada warga miskin atau tidak mampu yang terlewat dari bantuan, itu tanda gotong royong kita yang perlu dibenahi," kata Eri.
Dalam pelaksanaannya, terdapat empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian Kampung Pancasila. Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal.
Kedua, pemeliharaan toleransi dan keharmonisan antarwarga serta peningkatan kepedulian sosial. Ketiga, pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, dan penataan kawasan agar bersih serta sehat.
"Indikator keempat penilaian adalah keaktifan warga dan pengurus kampung dalam menyelesaikan persoalan wilayah secara bersama," imbuhnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkot Surabaya menerjunkan perangkat daerah (PD) sebagai pengampu di masing-masing wilayah. Eri meminta PD tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga terlibat langsung dalam pendampingan dan memberikan contoh kepada masyarakat.
Pemkot bahkan menyiapkan evaluasi terhadap kinerja PD dalam menjalankan fungsi pendampingan. PD atau dinas yang dinilai gagal membina wilayah pengampuannya dapat dikenai sanksi berupa bendera hitam.
Eri juga mendorong agar potensi sumber daya di kampung, termasuk zakat, infak, dan bantuan sosial, terlebih dahulu dimanfaatkan untuk membantu warga yang membutuhkan di lingkungan sekitar.a.
Selain aspek lingkungan dan sosial, program Kampung Pancasila juga berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Eri menyebut penentuan penerima bantuan sosial di Surabaya tidak lagi hanya mengacu pada data desil administrasi.
Menurutnya, penentuan skala prioritas bantuan dilakukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan warga di tingkat RT/RW.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment