16 September 2026

Get In Touch

Sekitar 8.000 Anak di Malang Masih Stunting, Pemkab Perkuat Intervensi dari Hulu

Arsip-Pengukuran tinggi badan anak di Malang dalam program posyandu bulan timbang.
Arsip-Pengukuran tinggi badan anak di Malang dalam program posyandu bulan timbang.

MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam menekan angka stunting di di wilayahnya. Hasil Bulan Timbang pada Februari 2026 mencatat sekitar 8.000 anak teridentifikasi mengalami stunting dari sekitar 147 ribu anak yang telah terdata.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memperkuat intervensi sejak hulu. Mulai dari pendampingan calon pengantin berisiko hingga penanganan kasus pada anak melalui keterlibatan dokter spesialis.

"Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melibatkan tim ahli untuk memberikan pendampingan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas. Pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa program. Pada program gizi, misalnya, dokter spesialis anak (Sp.A) dilibatkan untuk mendampingi Puskesmas dalam penanganan kasus stunting. Untuk yang pendampingan Sp.A kasus stunting itu sudah sejak 2025," ujar Petugas Seksi Kesehatan Keluarga, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Rita Handayani, Selasa (16/9/2026).

Sementara dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), menurutnya, pendampingan tim ahli telah berjalan sejak 2022. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) serta dokter spesialis anak juga dilibatkan dalam pendampingan terkait tata laksana pemeriksaan terintegrasi kesehatan ibu maupun deteksi dini kriteria kasus yang membutuhkan penanganan spesialis.

Ia mengatakan Pemkab Malang mengharapkan keberadaan tim ahli tersebut membantu tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas dalam mengenali sekaligus menangani kasus secara lebih dini.

Selain itu juga memperluas Intervensi hingga sebelum pasangan memasuki fase kehamilan. Pada 2026, Dinkes Kabupaten Malang mulai menjalankan kelas calon pengantin (catin) dengan pendampingan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Pendampingan tersebut menyasar calon pengantin yang memiliki faktor risiko, seperti anemia dan kekurangan energi kronis (KEK), maupun kondisi lain yang membutuhkan perhatian lebih. Mereka diberikan kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis.

"Untuk catin ini sudah berjalan di tahun ini. Itu bagi catin yang anemia, catin yang KEK, catin yang ada risiko-risiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis," jelasnya.

Rita menilai, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting sejak hulu. Sebab, kondisi kesehatan calon ibu dan calon pasangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki masa kehamilan.

Di sisi lain, data Bulan Timbang juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang berhasil terdata. Pada 2025, sekitar 134 ribu anak tercatat mengikuti penimbangan. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 9.000 anak yang teridentifikasi stunting.

Sementara pada Februari 2026, jumlah anak yang terdata dalam Bulan Timbang meningkat menjadi sekitar 147 ribu anak, dengan temuan stunting sekitar 8.000 anak.

Rita menyebut, penurunan temuan tersebut menjadi perkembangan positif. Namun, ia menekankan bahwa jumlah anak yang mengikuti penimbangan juga berpengaruh terhadap pembacaan data karena menjadi denominator dalam melihat kondisi stunting.

"Alhamdulillah sudah menurun. Padahal misalkan, memang dari hasil penimbangan itu memang sangat memengaruhi karena itu sebagai denominatornya," katanya.

Selain pendampingan dokter spesialis, Dinkes juga menyiapkan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya melalui kegiatan on the job training (OJT) ke rumah sakit pemerintah.

Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani berbagai kasus kegawatdaruratan, termasuk memperkuat sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Rita menjelaskan, berbagai intervensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan program yang tersedia. Dinkes memanfaatkan menu kegiatan dari pemerintah pusat dengan menyesuaikannya terhadap persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan.

"Misalnya dari KIA, ada menunya pendampingan tim ahli ke Puskesmas terkait kegawatdaruratan, sistem rujukan, pelayanan KIA, kemudian peningkatan kompetensi bidan. Karena banyak kasus ini, kita mengambilnya pendampingan tim ahli terkait dengan deteksi dini penanganan kasus tersebut," pungkasnya. (*)

 

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi

Share:

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lentera.co.
Lentera.co.