Kepala Dinkes Sidoarjo: Kasus Keracunan MBG Meluas ke 19 Sekolah, Penyebab Masih Diselidiki

SIDOARJO (Lentera) – Jumlah korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo terus bertambah, hingga Rabu (2/9/2026), tercatat sebanyak 566 pelajar dan santri mengalami keluhan kesehatan, setelah menyantap hidangan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.

Kenaikan angka ini dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuwantina bahwa dari data sebelumnya yang tercatat 531, jumlah tersebut bertambah 35 orang menjadi 566 pelajar dan santri.

Kejadian ini tidak hanya dialami santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, tetapi meluas melibatkan siswa dari 19 lembaga pendidikan lain di wilayah yang sama, yang juga menyantap menu serupa, pada Selasa (1/9/2026).

"Gejala yang paling umum dirasakan berupa mual, muntah, dan pusing. Itu yang paling banyak,” ujar Lakhsmie.

Dari total 566 pelajar dan santri tersebut, 88 pasien masih menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. Namun kondisinya dipastikan stabil dan tidak ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan intensif khusus.

“Secara umum yang dirawat inap stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai ke perawatan khusus, cukup rawat biasa,” terangnya.

Pelayanan medis disebar di delapan fasilitas kesehatan utama: RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, RS Siti Hajar, RS Pusura, RS Aisyiyah, RS Bhayangkara, RS Arafah Anwar, dan RS Assakinah Medika. Sebanyak 470 orang lainnya sudah dinyatakan pulih setelah kondisinya membaik secara medis. Pasien yang masih bergejala diminta tetap kontrol kesehatan, sedangkan yang sudah pulih disarankan melanjutkan pengobatan sesuai saran tenaga medis.

Mengenai penyebab pasti, masih belum diketahui secara jelas. Tim berwenang telah mengambil sampel lengkap, mulai dari muntahan pasien hingga sisa bahan makanan di dapur SPPG Kalitengah untuk diuji laboratorium.

Untuk hasil perkiraan, baru diketahui sekitar tujuh hari ke depan. Investigasi tidak terbatas pada kualitas makanan saja, melainkan mencakup kepatuhan prosedur operasional standar (SOP), rantai penyimpanan, hingga rentang waktu dari produksi hingga dikonsumsi.

“Yang perlu kita investigasi, SOP-nya dijalankan atau tidak. Dari makanan datang sampai dengan dikonsumsi itu kan ada batas waktunya, nah ini sudah betul atau tidak,” tegasnya.

Pemerintah daerah terus memperdalam kasus ini, guna menemukan akar masalah dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di pelaksanaan program selanjutnya.

Reporter: Teguh/Editor: Ais