MALANG (Lentera) -Belanja daerah Kota Malang dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 diproyeksikan naik 6,03 persen atau sebesar Rp149,62 miliar. Menanggapi kenaikan tersebut, DPRD Kota Malang menekankan agar tambahan anggaran dibelanjakan berdasarkan skala prioritas dan diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
"Sebenarnya ketika kami dengan Pemkot merumuskan di awal, di APBD murni itu memang ada beberapa (anggaran Belanja Daerah yang dikurangi) karena keterbatasan anggaran. Karena kita sama-sama tahu, di tahun ini kita dipotong Rp350 miliar dari dana transfer pusat," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Senin (31/8/2026).
Karena itu, dengan adanya tambahan anggaran belanja daerah dalam PAK APBD 2026, legislatif berharap kebutuhan yang bersifat esensial dan sebelumnya belum terakomodasi dapat kembali dicover.
"Yang jelas yang kami tekankan adalah harus menyusun prioritas. Karena kami meningkatkan anggaran itu balik lagi pastinya tujuannya untuk masyarakat," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, program atau kebutuhan yang sebelumnya belum terserap dalam APBD murni dapat dimasukkan dalam PAK sepanjang bersifat esensial dan ditempatkan pada pos-pos anggaran yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Penekanan terhadap skala prioritas tersebut juga berkaitan dengan pengawasan realisasi anggaran. Amithya menyebut, pihaknya akan meminta laporan realisasi dari masing-masing perangkat daerah untuk melihat sejauh mana program yang telah dianggarkan benar-benar dilaksanakan.
Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini mengatakan, realisasi anggaran hingga triwulan kedua dan memasuki triwulan ketiga akan menjadi bahan evaluasi DPRD. Dari data tersebut, DPRD dapat melihat program yang sudah dikerjakan, progres pelaksanaannya, hingga capaian sasarannya.
Lebih lanjut, disebutkannya sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas yang harus dijalankan. Salah satu yang menjadi perhatian, yakni anggaran Universal Health Coverage (UHC) yang pada APBD murni disebut belum mencakup kebutuhan selama 12 bulan penuh karena keterbatasan anggaran.
"Untuk pendidikan juga mesti harus diperbaiki. Kemarin setelah adanya pemberian seragam gratis, apakah ada masyarakat kita yang tertinggal di dalam program itu? Ini kan harus kita cek ulang juga dan menjadi evaluasi juga," kata Mia.
Sementara di sektor lingkungan, DPRD meminta Pemkot Malang mulai mempersiapkan langkah menghadapi perubahan musim dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki mekanisme mitigasi agar masyarakat tidak menghadapi persoalan yang belum diantisipasi.
Terpisah, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, kenaikan belanja daerah dalam PAK APBD 2026 telah disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah dan dana transfer. Tambahan belanja juga berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Berdasarkan proyeksi PAK APBD 2026, pendapatan daerah Kota Malang meningkat 1,98 persen atau sebesar Rp45,24 miliar, dari sebelumnya Rp2,28 triliun menjadi Rp2,32 triliun. Sementara belanja daerah meningkat 6,03 persen atau Rp149,62 miliar, dari Rp2,48 triliun menjadi Rp2,62 triliun.
"Kami sudah mempertimbangkan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang belum teralokasikan di APBD Murni dan itu harus ada di APBD Perubahan, otomatis dimasukkan," jelasnya.
Menurut Wahyu, sejumlah sektor menjadi prioritas dalam penggunaan tambahan anggaran tersebut, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment